Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN OLEH PEJABAT DIPLO…

ROSMINI YANTI

Konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (Vienna Convention on Diplomatic Relations) mengatur mengenai kekebalan (immunity) dan keistimewaan (privilege) untuk perwakilan diplomatik di suatu negara asing dengan tujuan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Dalam praktiknya banyak diplomat yang melakukan penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan yang dimilikinya di negara tempat ia diakreditasikan. Seperti kasus yang menimpa sekretaris I kedutaan besar Korea Uta…

TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN RECIPROCAL TARIFF OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PR…

YASMIN KHALISHA WAHAB

ABSTRAK YASMIN KHALISHA WAHAB 2025 TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN RECIPROCAL TARIFF OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRODUK INDONESIA MENURUT KETENTUAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (vi,73) pp., bibl. M. Putra Iqbal S.H., LL.M. Pengenaan kebijakan Reciprocal Tariff oleh Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia sebesar 19% menimbulkan perso…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SO…

PRAWIRA YUDHA

ABSTRAK Prawira Yudha, 2017 (M. Iqbal, S.H., M.H.) Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, dan “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud d…

TINJAUAN YURIDIS PIDANA MATI PADA DELIK TERTINGGAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA …

Haiqal Al Kautsar Rachmadi

ABSTRAK Haiqal Al Kautsar Rachmadi, (2024) TINJAUAN YURIDIS PIDANA MATI PADA DELIK TERTINGGAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 63) pp., bibl. (Mukhlis, S.H., M.Hum.) Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada ayat (2) terdapat penjatuhan hukuman mati yang memungkinkan terdakwa dijatuhi hukuman mati jika narkotika golongan I beratnya sudah melebihi 1 (satu) kilogram. Penjatuhan hukuman pada deli…

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBJ…

Wildan Dinullah

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitur cidera janji pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri. Namun dalam praktiknya banyak hambatan dalam pelaksanaan eksekusinya, seperti adanya peralihan hak atas tanah yang diakibatkan adanya pembatalan hibah orang tua kepada anak berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iah. Sehingga mengakibatkan kedudukan dari Sertifikat Hak Tanggungan menjadi tidak je…

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN PEMIL…

Cut Nanda Risma Putri

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN PEMILIK SAH ABSTRAK Cut Nanda Risma Putri* Yanis Rinaldi** Sanusi*** Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, bahwa PPAT mempunyai tugas pokok dan wewenang membuat akta autentik sebagai bentuk telah dilakukan perbuatan hukum, salah satunya yaitu akta hibah. Namun dalam Putusan Nomor 395/Pdt.G/2023/MS.Jth., terdapat akta Hibah No. 232/2013 dinyatakan batal dan tidak sah oleh…

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SURROGATE MOTHER

FITRIANI

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan ini mencakup berbagai jenis perjanjian, termasuk perjanjian surrogate mother (ibu pengganti). Kenyataanya hingga saat ini dalam hukum positif di Indonesia belum mengatur mengenai perjanjian surrogate mother, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan hukum perjanjian tersebut. Tujuan Penulisan skripsi in…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PENCEMARAN LAUT KARENA LIMBAH PLASTIK DA…

YULIA ANNISA

ABSTRAK YULIA ANNISA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PENCEMARAN LAUT KARENA LIMBAH PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982 ) DAN KONVENSI STOCKHOLM 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (VI, 61), pp, bibl (Dr. Mujibussalim, S.H., M. Hum. ) Indonesia merupakan negara yang merdeka yang memiliki kedaulatan penuh terhadap perlindungan pencemaran yang terjadi di wilayah yurisdiksinya, Indonesia juga memiliki tanggung-jawab untuk menjamin seg…

PENERAPAN ATURAN HUKUM TERKAIT LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELAKUKAN…

RIKA ANGGUN TIARA

Dalam pasal 17a Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana dilarang untuk merangkap jabatan, namun ASN yang berperan pelaksana dalam menjalankan tugasnya masih banyak ditemukan rintangan-rintangan yang dihadapi. Salah satunya adalah maraknya rangkap jabatan yang ditemukan pada pemerintahan. Berdasarkan data yang ditemukan oleh Ombudsman, penyelenggara negara/pemerintahan yang merangkap jabatan sebagai seorang komisaris pada BUMN sebanyak 397 orang, serta 167 orang lainnya merangkap jabatan p…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA MATI

ILHAM MUTHAHHARI

Salah satu pidana pokok yang masih dianggap kontroversial sampai dengan saat ini baik di dunia maupun di Indonesia adalah mengenai pidana mati. Pidana Mati (The Death Penalty) merupakan suatu hukuman atau vonis hukuman yang diputuskan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang diberikan kepada seseorang akibat perbuatannya. Pidana mati di Indonesia mengacu kepada KUHP dan undang-undang khusus lainnya yang mengancam pidana dengan pidana mati termasuk di dalamnya adalah UU tentang ant…


    SERVICES DESK