Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Haiqal Al Kautsar
Rachmadi,

(2024)
TINJAUAN YURIDIS PIDANA MATI PADA DELIK
TERTINGGAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 63) pp., bibl.
(Mukhlis, S.H., M.Hum.)

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang
pada ayat (2) terdapat penjatuhan hukuman mati yang memungkinkan terdakwa
dijatuhi hukuman mati jika narkotika golongan I beratnya sudah melebihi 1 (satu)
kilogram. Penjatuhan hukuman pada delik tertinggal masih terjadi penjatuhan
hukuman yang sama pada putusan yang berbeda akibat diadili secara terpisah.
Sehingga ada orang dipidana mati lebih dari 1 (satu) kali sehingga tidak ada
kepastian hukum.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pada kasus
perbarengan perbuatan dilakukan secara terpisah terhadap penyelesaian dan
penjatuhan pidana mati pada delik tertinggal yang terjadi pada kasus tindak pidana
narkotika. Serta pengaturan pidana mati dalam hukum pidana, pengaturan delik
tertinggal dalam surat tuntutan penuntut umum, dan penyelesaian atau upaya dari
aparat penegak hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis normatif. Data dalam
penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang didapatkan dari UndangUndang,

Peraturan, dan Putusan Pengadilan. Bahan hukum sekunder yang
didapatkan dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku teks, tesis,
skripsi, dan jurnal. Serta bahan hukum tersier yaitu wawancara kepada para
Narasumber.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan pidana mati dalam
hukum pidana pada pemberian pidana mati terdapat pada peraturan perundangundangan

Indonesia, memiliki ancaman atau sanksi dalam bentuk pidana yang
tercantum dalam beberapa Undang-Undang. Peraturan delik tertinggal dalam surat
tuntutan penuntut umum terhadap tindak pidana narkotika ialah regulasi atau
standar operasional peraturan dari Jaksa Agung terhadap delik tertinggal dalam
surat tuntutan penuntut umum. Penyelesaian permasalahan atau upaya yang
diberikan aparat penegak hukum yaitu memiliki persepsi antara penegak hukum,
agar aparatur penegak hukum memiliki sistem peradilan operasional, agar
paradigma penanganan narkotika mengedepankan concursus atau perbarengan, dan
pemberian pidana nihil.
Disarankan kepada aparat penegak hukum dalam penerapan perbarengan
perbuatan pidana (concursus) dapat dilakukan secara konsisten sehingga pelaku
memperoleh keadilan yang seadil-adilnya, kedepannya dalam penerapan Pasal 65
KUHP perlu kebijakan dari penegak hukum pidana dalam membuat peraturan
bersama dan bentuk peraturan pelaksanaan yang tegas sehingga tidak terjadi
multitafsir, dan membuat atau melakukan bimbingan teknis terhadap penyelesaian
delik tertinggal.

-