Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (SUATU PENELITIAN DI …

RAMZA MUNFAJARI

ABSTRAK Ramza Munfajari, 2024 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 61), pp., tabl., bibl. Mahfud, S.H., LL.M. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa…

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TIND…

Multazam S

Pasal 3 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk memperoleh pendidikan. Namun, pada kenyataannya penyelenggaraan pendidikan di LPKS belum optimal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani proses penyidikan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pembera…

TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN DUA ORANG ATAU LEBIH OLEH ANGGOTA TEN…

MOHAMMAD ABIMAYU FEBRIANSYAH VAHLEVI

Pasal 363 ayat (1) butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana pencurian yang disertai dengan pemberatan, yaitu “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”. Ketentuan ini menegaskan bahwa pencurian yang dilakukan dengan cara tersebut dipandang lebih berat karena menunjukkan niat jahat yang lebih tinggi serta risiko yang lebih besar terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menye…

PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN P…

INTAN KARINA MICHELIA CEMPAKA

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pencurian dengan pemberatan diancam pidana paling lama 7 (tujuh) tahun terhadap pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, gempa, banjir, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian yang dilakukan pada waktu malam, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, menggunakan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Meski telah diat…

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (SUATU PENELITIAN DI WILA…

Nidhara Trismauliza

Pasal 365 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Meskipun telah ada aturan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, namun masih dijumpai kasus pencurian …

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA (SUATU PENELITIAN DI…

Fajarudin

Menurut Buku I sampai Buku III (KUHP) Residivisme menjelaskan bahwa pengulangan tindak pidana tidak diatur secara khusus dalam aturan umum “Barang siapa yang melakukan tindak pidana berulang bisa mendapatkan hukuman yang berat dibandingkan dengan pelaku yang melakukan tindak pidana serupa untuk pertama kalinya”. Meskipun sudah dilarang, Pelanggaran pengulangan tindak pidana masih terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapak Tuan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penye…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KORBAN TINDAK PIDANA PERDA…

TASYA RANIA INSYARA

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama pada Pasal 43 hingga Pasal 53 yang mengatur hak-hak korban, namun pada tataran implementasi, perlindungan tersebut belum berjalan secara efektif. Masih ditemukan berbagai kendala, seperti terbatasnya akses layanan pemulihan bagi korban, …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGA…

SILSA WILDA

ABSTRAK SILSA WILDA, 2025 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,73), pp.,bibl., tabl. Dr.Mukhlis, S.H., M.Hum. Tindak Pidana Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, sebagaimana diatur d…

ITIKAD BAIK DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PID…

Nasri

ITIKAD BAIK DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PIDANA BIDANG SUMBER DAYA ALAM Nasri1 Ilyas Ismail2 Efendi3 Darmawan4 Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Dalam mengeksploitasi sumber daya alam tersebut, manusia berpotensi melakukannya dengan cara-cara yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana). Alat-alat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana bidang sumber daya alam adakalanya merupakan milik pihak ketiga ya…

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG MENIMBULKAN SUATU HAK (SUATU PENELITIAN DI…

HANNI RAIDA TSURAYYA

Pasal 263 KUHP mengatur bahwa pemalsuan atau penggunaan surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun apabila menimbulkan kerugian. Meskipun ketentuannya telah diatur dalam Pasal 263 KUHP, dalam kenyataannya pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) kasus mengenai pemalsuan surat yang dapat menimbulkan suatu hak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pe…




    SERVICES DESK