Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PEMENUHAN HAK SAKSI/AHLI MENDAPATKAN PENGGANTIAN BIAYA PADA TINGKAT PENYIDIKA…

RIZKI SEPTIMAULINA

PEMENUHAN HAK SAKSI/AHLI MENDAPATKAN PENGGANTIAN BIAYA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Suatu Penelitian di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh) Rizki Septimaulina Suhaimi Mujibussalim ABSTRAK Berdasarkan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, memberikan keterangan sebagai saksi/ahli dalam suatu sidang pengadilan adalah kewajiban hukum bagi setiap orang. Orang yang menolak kewajiban memberi keterangan sebagai saksi tanpa alasan yang sah dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dalam perkara…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PENERAPAN…

Elyanur

ELYANUR, 2014 ABSTRAK PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (SUATU PENELITIAN DI KANTOR BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 66), pp, tabl, bibl, app. (MUKHLIS. S.H, M.HUM) Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah memberikan kewenangan khusus kepada Penyidik Pe…

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS TANAMAN GANJA (CANNABIS SATIVA) (SUA…

Abdul Hafiz

ABSTRAK ABDUL HAFIZ, PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS TANAMAN GANJA (cannabis sativa) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (iv,61), pp., tabl., bibl. Mahfud, S.H., LL.M. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan pered…

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENYIDIKA…

Fitria Ramadhani

ABSTRAK Proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia didasarkan atas asas praduga tak bersalah (presumtion of innocence). Namun dalam kenyataannya pada penyelesaian perkara pidana masih terdapat penyidik yang melanggar hak – hak korban seperti melakukan pemukulan dan penembakan. Sesuai Pasal 95 KUHAP, korban seharusnya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas perlakuan pemukulan dan penembakan yang dilakukan penyidik. Akan tetapi banyak korban yang tidak sepenuhnya mendapatkan hak …




    SERVICES DESK