KERJASAMA DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DENGAN PERUBAHAN NAMA KEPEMILIKAN KEND…
Penyelenggaraan usaha pengangkutan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum. Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adapun bagi perorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus bergabung dalam perusahaan pengangkutan dan mengatur hub…
PENERAPAN METODE SIMULASI PADA MATERI MENGHARGAI JASA DAN PERANAN KOKOH PEJUA…
ABSTRAK
Kata kunci : Metode Simulasi, Menghargai Jasa Dan Peranan Tokoh Pejuang Dalam Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia.
Penelitian ini berjudul “ Penerapan Metode Simulasi Pada Materi Menghargai Jasa Dan Peranan Tokoh Pejuang Dalam Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia di kelas V SD Negeri Uteun Pulo Nagan Raya”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan metode simulasi pada materi menghargai jasa dan peranan tokoh pejuang dalam memprokla…
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN JASA PENYEBERANGAN KAPAL …
Tujuan penelitian Ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jasa penyeberangan kapal cepat pulo rondo di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini dilaksanakan dl Pelabuhan Ulee Lheue di Kota Banda Aceh dengan mengambil sample 50 orang dari seluruh populasi pengguna jasa yang ada. Data yang dipakai adalah data sekunder diperoleh dan PDPS (Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang) dan data primer diperoleh melalui wawanc…
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERBAIKAN (REPARASI) TAS DALAM HAL TERJADINY…
ABSTRAK
FIRMAN NOOR
2017 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERBAIKAN (REPARASI) TAS DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI
(SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(vi, 62) pp., tabl., bibl.
(SYAMSUL BAHRI, S.H.I, M.A.)
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya s…
PERKEMBANGAN PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ACEH (PDIA) 1977-2014
ABSTRAK
Septian, M. Adril. 2016. Perkembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) 1977-2014. Skripsi, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing:
(1) Dr. Husaini, M.A (2) Nurasiah, S.P.d, M.P.d.
Kata Kunci: Perkembangan, Pusat Dokumentasi, Informasi, Aceh.
Sesuian dengan judul yang diangkat yaitu “Perkembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) 1977-2014”, maka tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahu…
- FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya