Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN SANKSI ADAT PARAK TERHADAP PERKAWINAN SATU BELAH MENURUT HUKUM …

Pianamon Yudistira

Dalam Pasal 16 huruf i Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan kewenangan kepada pemerintah kampung untuk menerapkan sanksi adat berupa dikeluarkan dari masyarakat kampung, yaitu penerapan sanksi adat Parak terhadap perkawinan Satu Belah. Kewenangan ini juga diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo terhadap penerapan sanksi adat Parak. Dalam Masyarakat Gayo penerapan sanksi adat Parak suda…

PELAKSANAAN HIBAH DARI ORANG TUA TERHADAP ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT GAYO

Ridayani

-ABSTRAK RIDAYANI PELAKSANAAN HIBAH DARI ORANG TUA TERHADAP ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT GAYO (2022) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 55), pp., bibl.,app. Dr.Darmawan,S.H.,M.Hum. Pelaksanaan Hibah Berdasarkan Hukum Adat Gayo adalah sebuah pemberian dari seseorang kepada seseorang yang lain, baik dilakukan kepada pihak keluarga m…

STRATEGI KOMUNIKASI MAJELIS ADAT ACEH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN HUKUM ADAT ACEH

T FERDIANSYAH

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Strategi Komunikasi Majelis Adat Aceh dalam Mengimplementasikan Hukum Adat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi apa saja yang dilakukan Majelis Adat Aceh dalam menerapkan hukum adat. Teori Perencanaan (Theory of planning) adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini digunakan pendekatan Kualitatif dengan Destkriptif. Informan peneletian ini terdiri dari 3 pengawai Majelis Adat Aceh. Data dalam penelitia…

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN MELA…

Kartika Yusuf

Setiap perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, selama syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Semua perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam konteks Hukum Adat ada beberapa syarat sahnya perjanjian yaitu apabila dilakukan dengan tunai, terang dan adanya para saksi. Adapun pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan di Desa Buntul…

PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR SECARA MUNIK DAN KEDEPETEN MENURUT HUKUM ADAT GA…

Mampat Belangi

ABSTRAK MAMPAT BELANGI , PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR SECARA MUNIK DAN KEDEPETEN MENURUT HUKUM ADAT GAYO (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH) fakultas hukum universitas syiah kuala (vii,66),pp.,tabl, bibl (Ilyas,S.H.,M.Hum) Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur secara munik dan kedepeten, untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya perkawinan secara munik dan kedepeten dan un…

PENGARUH PENGGUNAAN PROBIOTIK LOKAL YAKULT + RAGI TAPE TERHADAP BERAT DAN PER…

M. Haris Munandar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik yakult + ragi tape (YR) terhadap berat dan pesentase karkas dan nonkarkas serta lemak abdomen ayam broiler. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 ekor anak ayam broiler (DOC) strain cobb. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 4 ulangan, dan 2 subsampel. Perlakuan yang dicobakan adalah 100 % ransum komersil R511 (P0+) dan 70% rans…

PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE

Syarifah Rizki Anggraini

ABSTRAK PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,55) pp, bilb, app,tabl. (Prof. Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas maksimum penguasaan atas tanah. Menurut Ketentuan Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960, bahwa tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun harus dikembalikan kapada yang empunya, tanpa kewajiban membayar uang tebusan. Namun dalam kenyata…

PERANAN PANGLIMA LAOT LHOK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT BERBASIS ADAT DI…

ZAITUN MUNAR

ABSTRAK Panglima Laot lhok adalah pemimpin nelayan yang secara hukum adat laut (hukum adat laot) bertugas mengkoordinasikan satu atau lebih wilayah operasional nelayan, dan minimal satu pemukiman nelayan. Panglima Laot lhok mempunyai fungsi untuk mengatur pengaturan penangkapan ikan dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, perselisihan dan pelanggaran yang terjadi diantara nelayan dan memberikan sanksi kepada si pelanggar sesuai dengan ketentuan hukum adat laut. Penelitian in…

PERSEPSI MASYARAKAT ACEH DALAM MEMPERTAHANKAN PEUSIJUEK (SUATU PENELITIAN DI …

Malikul Saleh

ABSTRAK Persepsi masyarakat Aceh dalam mempertahankan peusijuek merupakan suatu persoalan hukum adat yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Persepsi y ang dimaksud berupa sikap dalam menjalankan kehidupan di dunia yang memiliki hubungan sakral, antara individu-individu yang menjadi suatu kelompok dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peusijuek dipersepsikan oleh masy arakat Aceh Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan perse…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEBERADAAN PUTUSAN PERDAMAIAN MENURUT HUKUM ADAT DALAM KAITANNYA DENGAN PENY…

Iskandar

KEBERADAAN PUTUSAN PERDAMAIAN MENURUT HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar Iskandar? Taqwaddin Husen?? Mohd. Din??? ABSTRAK Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 memberi peluang perkara-perkara tertentu dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun kenyataannya banyak perkara yang sudah selesai melalui peradilan adat tetap diajukan ke pengadilan dan diputuskan dengan menghukum pelaku. Penelit…


    SERVICES DESK