Electronic Theses and Dissertation

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang hak ekonomi pencipta atas karyanya. Penggunaan musik seperti remix, cover, atau speed up untuk tujuan komersial maupun non-komersial wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pengguna TikTok harus memiliki kesadaran hukum dengan tidak menggunakan lagu tanpa lisensi yang sah. Dalam praktiknya, masih ada pengguna TikTok yang melakukan modifikasi karya musik tanpa izin, yang mana tindakan ini melanggar hak pencipta. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan notice and takedown oleh TikTok terhadap konten musik yang diduga melanggar hak cipta, menjelaskan akibat hukum dari diberlakukannya notice and takedown oleh TikTok terhadap pengguna atau pemilik konten, dan menjelaskan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta musik di TikTok. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji aturan hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan yang berfokus pada hukum sebagai suatu sistem norma. Data penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memahami teori hukum. Notice and takedown pada TikTok dilakukan melalui mekanisme pelaporan oleh pemegang hak cipta yang kemudian diverifikasi oleh platform, dan apabila terbukti terjadi pelanggaran maka dilakukan penghapusan atau pemutusan akses konten. Akibat hukum dari mekanisme ini bagi pengguna berupa penghapusan konten yang terbukti melanggar, hilangnya potensi ekonomi bagi pengguna (kreator konten), serta sanksi administratif seperti teguran hingga pemblokiran akun pengguna yang melanggar. Penyelesaian sengketa dilakukan secara non-litigasi melalui notice and takedown yang memungkinkan penghentian pelanggaran secara cepat, dengan tetap memberikan opsi counter-notice bagi pengguna. Serta penyelesaian melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga. Disarankan kepada TikTok sebagai PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pengendalian konten, mengontrol dan memastikan platformnya tidak digunakan untuk pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kepada Perancang Undang-Undang perlu merumuskan pengaturan notice and takedown yang lebih spesifik untuk menjamin kepastian hukum. Kepada pengguna perlu memahami kewajiban lisensi dan pemegang hak cipta perlu mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) sebagai sarana pembuktian kepemilikan hak cipta.
Kata Kunci: Hak Cipta, Notice and Takedown, TikTok, Media Sosial, Pelanggaran Konten Digital, Perlindungan Hukum, Karya Musik.

Article 9 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates the economic rights of creators over their works.Use of music such as remixes, covers, or speed ups for commercial or non-commercial purposes must obtain permission from the creator or copyright holder. TikTok users must have legal awareness by not using songs without a valid license. In practice, there are still TikTok users who modify music works without permission, which violates the rights of the creator. The purpose of writing this script is to explain the implementation of TikTok's notice and takendown on music content that allegedly infringes on copyright, explaining the legal effect of TikTok's notice and takendown on users or owners of the content, and explained the settlement of disputes over music copyright infringement on TikTok. This Undergraduate Thesis uses a research method of normative juridical research, namely research that examines the rules of written law and applicable and legal principles that focus on law as a norm system. Research data is obtained through library research. The approach is made through a legislative approach and a conceptual approach to understanding legal theory. TikTok notices and takes are carried out through a reporting mechanism by copyright holders that is then verified by the platform, and if it is proven that there is a violation, the removal or disconnection of content access is carried out. Due to the law of this mechanism for users in the form of eliminating content that has been proven to violate, loss of economic potential for users (content creators), and administrative sanctions such as reprimands to blocking user accounts that violate. Dispute resolution is carried out in a non-litigation manner through notices and takedowns that allow for rapid cessation of violations, while still providing counter-notice options for users. As well as settlement through litigation at the Commercial Court. It is recommended to TikTok as a PSE (Electronic System Organizer) that has a legal obligation to control content, control and ensure that its platform is not used for intellectual property rights violations. The Designers of the Act need to formulate a more specific notice and takendown arrangement to ensure legal certainty. Users need to understand license obligations and copyright holders need to optimize the use of the Song and Music Information System (SILM) as a means of proving copyright ownership. Keywords: Copyright, Notice and Takedown Mechanism, TikTok Platform, Social Media, Digital Content Infringement, Legal Protection, Musical Work.