Electronic Theses and Dissertation

Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana sebagai salah satu hak warga binaan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak atas remisi telah dijamin dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh masih dijumpai kondisi bahwa tidak seluruh warga binaan pemasyarakatan memperoleh remisi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pemberian remisi, serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori, dan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan syarat dan penilaian perilaku narapidana oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan sebelum diusulkan kepada instansi yang berwenang. Dalam pelaksanaannya masih ditemui hambatan, seperti adanya narapidana yang tidak berkelakuan baik dan berkas administrasi yang belum lengkap atau tidak sinkron. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku narapidana, menertibkan serta menyinkronkan data administrasi.

Disarankan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh agar melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap narapidana serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, guna meminimalkan hambatan dalam proses pemberian remisi dan memastikan terpenuhinya hak warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Remission constitutes a reduction of the term of imprisonment granted to inmates as one of the rights of correctional clients, as regulated under the prevailing laws and regulations. The right to remission is expressly guaranteed under Article 10 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Nevertheless, in its practical implementation at Class IIA Banda Aceh Correctional Institution, it is still found that not all inmates are granted remission. The purpose of this study is to examine the implementation of remission grants to inmates, to identify the factors that hinder the remission process, and to analyze the measures undertaken by the Correctional Institution to overcome such obstacles. The research method employed is empirical juridical. Field research was conducted through interviews with respondents and informants, while library research was carried out by examining relevant books, theories, and statutory regulations. The results of the study indicate that the granting of remission at the Class IIA Banda Aceh Correctional Institution is conducted through verification of administrative requirements and assessment of inmate behavior by the Correctional Observer Team prior to submission to the competent authority. In practice, several obstacles persist, including inmates who do not demonstrate good conduct and administrative documents that are incomplete or inconsistent. To address these issues, the Correctional Institution undertakes guidance and supervision of inmate behavior, as well as the organization and synchronization of administrative data. It is recommended that the Class IIA Banda Aceh Correctional Institution continuously conduct guidance and supervision of inmates and enhance coordination with relevant agencies, in order to minimize obstacles in the remission process and to ensure the fulfillment of inmates’ rights in accordance with applicable regulations.