Electronic Theses and Dissertation

Penerapan Qanun Jinayat di Aceh merupakan konsekuensi dari kekhususan daerah yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kehidupan hukum berdasarkan nilai-nilai Syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur berbagai jarimah, termasuk pelecehan seksual. Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 15/JN/2024/MS.Bna, merupakan putusan perkara pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja. Pelaku dinyatakan bersalah melanggar Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 dengan tuntutan 40 bulan penjara namun hakim menjatuhkan hukuman cambuk dimuka umum sebanyak 40 kali

Penelitian studi kasus ini bertujuan adalah untuk menganalisis sejauh mana hakim mempertimbangkan kondisi psikologis dan trauma korban dalam putusannya serta menilai kesesuaian hukuman cambuk yang dijatuhkan dengan tujuan hukum yang keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, dengan cara meneliti yang tertulis dalam putusan hakim dengan analisis menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan trauma dan kondisi psikologis korban secara memadai dalam putusannya karena tidak mengakomodasi penderitaan psikis korban, sehingga mengakibatkan hilangnya dimensi keadilan yang seharusnya melindungi pihak yang dirugikan.Selain itu, penelitian menemukan bahwa hukuman cambuk yang dijatuhkan bertentangan dengan tujuan hukum, Hukuman cambuk hanya memenuhi aspek pembalasan, Dari aspek keadilan, hukuman cambuk tidak sebanding dengan derita psikologis korban yang berlangsung dalam jangka panjang. Dari aspek kemanfaatan, hukuman tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi pemulihan kondisi korban maupun perlindungan sosial yang berkelanjutan. Sementara dari aspek perlindungan korban, hukuman cambuk tidak memberikan ruang bagi pemulihan psikologis, pendampingan, maupun jaminan keamanan bagi korban. Bahkan dari sudut rehabilitasi pelaku, hukuman cambuk tidak mampu mendorong perbaikan perilaku atau pencegahan keberulangan.

Disarankan agar hakim memberikan perhatian khusus terhadap kondisi psikologis korban dalam setiap perkara kekerasan seksual. Hakim juga perlu mempertimbangkan kembali efektivitas hukuman cambuk dan menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan.

The implementation of the Qanun Jinayat in Aceh constitutes a consequence of the region’s special autonomy as recognized under Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh, which grants authority to administer legal life based on the values of Islamic Sharia. Qanun Aceh Number 6 of 2014 on Jinayat Law regulates various jarimah (criminal offenses), including sexual harassment. Decision of the Mahkamah Syar’iyah Number 15/JN/2024/MS.Bna concerns a case of sexual harassment occurring in the workplace. The perpetrator was found guilty of violating Article 46 of Qanun Aceh Number 6 of 2014, with a prosecutorial demand of 40 months’ imprisonment; however, the panel of judges imposed a sentence of 40 lashes to be carried out in public. This case study aims to analyze the extent to which the judges considered the psychological condition and trauma of the victim in their decision, as well as to assess the conformity of the imposed caning punishment with the objectives of law, namely justice, legal certainty, and utility. This research constitutes normative juridical research employing statutory, case, and conceptual approaches, conducted through an examination of the written judicial decision and analyzed using secondary data in the form of legal materials. The findings indicate that the judges did not adequately consider the victim’s trauma and psychological condition in their decision, as the ruling failed to accommodate the victim’s psychological suffering, thereby diminishing the dimension of justice that should protect the injured party. Furthermore, the study finds that the imposed caning punishment is inconsistent with the objectives of law. The punishment merely fulfills a retributive aspect. From the perspective of justice, caning is not proportionate to the victim’s long-term psychological suffering. From the perspective of utility, the punishment does not provide tangible benefits for the victim’s recovery nor ensure sustainable social protection. In terms of victim protection, caning does not provide space for psychological rehabilitation, assistance, or guarantees of safety. Moreover, from the standpoint of offender rehabilitation, caning is ineffective in promoting behavioral reform or preventing recidivism. It is therefore recommended that judges give particular attention to the psychological condition of victims in all cases of sexual violence. Judges should also reconsider the effectiveness of caning as a form of punishment and assess its alignment with the broader objectives of sentencing.