Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN NO…

MUZLIMAH AZIZI RITONGA

Penerapan Qanun Jinayat di Aceh merupakan konsekuensi dari kekhususan daerah yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kehidupan hukum berdasarkan nilai-nilai Syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur berbagai jarimah, termasuk pelecehan seksual. Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 15/JN/2024/MS.Bna, merupakan putusan perkara pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja.…

PELARIAN ANAK BINAAN DARI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDA…

AHMAD MUZAKKY

Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan: “anak dan anak binaan wajib menaati peraturan dan tata tertib”. Walaupun aturan secara tegas telah mengatur kewajiban anak binaan dalam mentaati peraturan dan tata tertib”, pada kenyataannya masih terdapat anak binaan melanggar kewajibannya dengan cara melarikan diri dari LPKA. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anak binaan LPKA Kelas II Banda Aceh Me…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM INTERMEDIARY DAN INTENDED PARENTS DALAM PRAKTIK SEWA…

BELA MUGNI RISYA

Praktik sewa rahim atau surrogate mother di Indonesia berada dalam zona abu-abu hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi melarang praktik ini secara implisit dengan menegaskan bahwa reproduksi berbantu hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah, namun tidak terdapat sanksi pidana ya…

PENYIDIKAN JARIMAH PERCOBAAN PEMERKOSAAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM K…

FARA FAIZAH AURELIA

Penyidikan merupakan tahapan awal yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum pidana, termasuk dalam penanganan jarimah percobaan pemerkosaan. Di Aceh, jarimah pemerkosaan diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, namun Qanun tersebut belum mengatur secara khusus mengenai jarimah percobaan pemerkosaan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi penyidik kepolisian dalam menentukan dasar hukum dan penerapan pasal yang tepat…

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH …

NAZIRATUL AYUNI

Pasal 363 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 1 Tahun 1946) mengatur mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diancam dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Perbuatan mengambil barang milik orang lain seperti mencuri kabel listrik memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan. Namun, jika perbuatan tersebut melibatkan anak sebagai pelaku maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Ana…

DISPARITAS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT …

RIZKY ZAHWADHI PRATAMA

Disparitas pemidanaan merupakan perbedaan penjatuhan hukuman oleh hakim dalam perkara pidana yang memiliki karakteristik serupa. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari asas individualisasi pidana, namun sering menimbulkan perdebatan apabila perbedaannya terlalu mencolok karena dianggap mencederai keadilan dan kepastian hukum. Dalam perkara pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, terdapat perbedaan hukuman antara Putusan No. 138/Pid.B/2024/PN Lsk dengan pidana enam b…

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS PADA KASUS PERKAWINAN USIA ANAK (SUATU PENELITIAN PADA …

Cut Hunafa Al Waqi

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas disebutkan bahwa “Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Berdasarkan definisi ini, apabila salah satu pihak atau keduanya dalam perkawinan berusia di bawah 18 tahun, maka perkawinan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk dari perkawinan usia anak atau child marriage. Dalam praktiknya, perkawinan usia anak masih terjadi dan b…

STUDI KOMPARATIF TENTANG EUTHANASIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 …

Aini Tazriani

Euthanasia adalah cara mengakhiri hidup manusia tanpa sakit dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat dan sebagai cara menangani korban yang mengalami sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi. Euthanasia merupakan persoalan hukum yang berkaitan erat dengan perlindungan hak hidup dan batas kewenangan negara dalam mengatur tindakan medis terhadap pasien. Dalam konteks hukum pidana, pengaturan euthanasia menunjukkan perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Belanda. Di Indone…

TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PEN…

Dewi Salsa Ariza

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 82 yang menyatakan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Namun dalam kenyataannya kejahatan tind…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

DERI FEBRIANDA

Penelitian ini bertujuan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di wilayah hukum Polda Aceh telah berjalan, namun belum optimal. Hambatan utama berasal dari faktor internal berupa keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan sifat delik aduan, serta faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya kekeluargaan, dan maraknya peredaran karya bajakan secara digital. Upaya penanggulangan dilakukan melalui peningkatan edukasi hukum, pengua…


    SERVICES DESK