Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN MENGIKLANKAN DIRI PEJABAT PEMBUAT AK…

Nelly Zarnida

KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN MENGIKLANKAN DIRI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MELALUI MEDIA INTERNET  Nelly Zarnida Siti Rahmah Yusri ** *** Abstrak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) dan (4) Kode etik PPAT menyatakan bahwa setiap PPAT, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan maupun…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PPAT DALAM PENERBITAN AKTA JUAL BELI TANAH (STUD…

Indah Mustika

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PPAT DALAM PENERBITAN AKTA JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Bna) Indah Mustika Yusri** Siti Rahmah*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diwajibkan hati hati dan cermat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, karena PPAT mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan profesinya terhadap Masyarakat dalam pembuatan Akta peralihan hak atas tanah. PPAT harus memegang teguh pada ketentuan Peraturan Perundang-undan…

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI TERHADAP KESALAHAN DALAM PEMB…

Ramayudi

ABSTRAK Ramayudi Sanusi** Sulaiman*** Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan notaris pengganti selama menjalankan tugasnya adalah sama dengan kewenangan notaris yang digantikannya, dan tanggungjawab yang dijalankan apabila melakukan kesalahan menjadi sepenuhnya tanggungjawab dari notaris pengganti tersebut, namun pada faktanya masih ada notaris pengganti yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengan…

PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA D…

M. Rabiel Bahana

PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DI KOTA BANDA ACEH M. Rabiel Bahana , Suhaimi , Darmawan ABSTRAK Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) disebutkan bahwa Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur. Pelapor dimaksud menurut Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan…


    SERVICES DESK