Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA DESAINER GRAFIS MELALUI WEBSITE MICROSTOCK FRE…

Ruhul Aflah

ABSTRAK Ruhul Aflah, 2023 Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Desainer Grafis Melalui Website Microstock Freepik Berbayar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 72), pp., bibl., app. Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum. Penelitian ini mencari pelanggaran terhadap hak cipta desainer grafis melalui website microstock Freepik berbayar yang di dalamnya memuat gambar, vektor, mockup, dan desain template. Pengaturan hak cipta merupakan hak eksklusif sebagaimana diatur …

TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU BAKAU TANPA DILENGKAPI SURAT KETERA…

Meidinar Sauqi Fitra

ABSTRAK MEIDINAR SAUQI FITRA, TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU BAKAU TANPA DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat) 2023 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,50), pp., bibl.,tabel. Dr. Ida Keumala Jempa, SH., MH. Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang m…

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVISE (…

MUNAWAR

ABSTRAK MUNAWAR, (2022) Perlindungan Korban Tindak Pidana Pengancaman Melalui Short Message Servise (SMS) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhouksemawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 59 ), pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Dalam pasal 29 Jo Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yan…

TINDAK PIDANA MEMINDAH TANGANKAN HAK ATAS TANAH MILIK ORANG LAIN DAN PENERAPA…

MIZA NADIFA

Berdasarkan Pasal 385 Ke-4 KUHP disebutkan bahwa “barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat. padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Namun, pada saat ini masih terdapat kasus memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain dengan tujuan untuk mengambil alih hak kepemilikan atau menguasai tanah dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri …

KOMPARASI YURIDIS TERHADAP PROSEDUR LEGISLASI ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESI…

SYAHRUL RAMADHAN

ABSTRAK SYAHRUL RAMADHAN 2021 KOMPARASI YURIDIS TERHADAP PROSEDUR LEGISLASI ANATARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA & NEGARA REPUBLIK ISRAEL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii.76), pp., bbl., tbl. (Mirja Fauzul Hamdi, S.H., M.H.) Prosedur legislasi merupakan cikal bakal meloloskan aturan atau produk hukum disuatu negara diantaranya Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Israel. Di Indonesia pengaturan tentang legislasi diatur dalam UUD 1945 dan juga UU Nomor 12 tahun…

PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK OLEH COSTUMER TERHADAP DRIVER GOJEK PADA FI…

SYAHRUPAL

Permasalahan mengenai pembatalan pesanan secara sepihak oleh costumer yang dialami driver dalam hal ini pada aplikasi gojek pada fitur Go-Food. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tinjauan hukum, perlindungan hukum dan juga akibat hukum terhadap pembatalan secara sepihak pada pesanan Go-Food di aplikasi gojek. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum Normatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan huku…

IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK…

SARAH RAIHANAH

Pasal 4 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak menyebutkan bahwa dibentuknya Kota Layak Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat berkembang, berpartisipasi dan terlindungi secara optimal. Tetapi masih ada anak yang belum terpenuhi hak dilindungi, kurangnya sarana prasarana untuk mendukung Gampong Layak Anak dan terjadinya pandemi setelah Gampong Lamgugob menjadi Gampong Layak Anak(GLA). Oleh karena itu Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tersebut belum dap…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENG…

Riki Saputra

Pada Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia dijelaskan apabila debitur telah melakukan wanprestasi, maka barang jaminan yang berada dalam perjanjian pembiayaan tersebut dapat dilakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada jaminan, namun dalam penyelesaian wanprestasi antara PT OTO Multiartha Kota Medan dan debiturnya masih terdapat hambatan yang terhadap penyelesaian wanprestasi tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanj…

PENGALIHAN SECARA PAKSA PESAWAT UDARA SIPIL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUD…

Azahra Nafilah Faradita

Semua negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya berdasarkan Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, Belarusia melakukan tindakan pengalihan secara paksa terhadap pesawat udara Ryanair Flight 4978 dalam penerbangan Yunani menuju Lithuania demi menangkap seorang jurnalis sekaligus aktivis pro-oposisi asal negara tersebut berdasarkan Pasal ini. Namun, pengalihan secara paksa terhadap pesawat udara juga merupakan salah satu bentuk kejahatan pembajakan pesawat udara (hijack…

PEMBIMBINGAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT (SUATU PENELITIA…

Amtharatil Badriyya

ABSTRAK AMTHARATIL BADRIYYA, (2022) PEMBIMBINGAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT (Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61) pp., tabl., bibl. Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan, bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk mrlaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.N…


    SERVICES DESK