PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN INFUS WHITENING YANG DILAKUKAN OLEH B…
Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan Praktik bidan, berdasarkan ketentuan di atas bidan hanya melakukan tindakan pelayanan terkait dengan kesehatan ibu dan pelayanan kesehatan anak. Dalam praktiknya, Klinik kecantikan menggunakan tenaga bidan untuk tindakan infus whitening, hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan per…
SISTEM PEMASARAN FLASH SALE PADA LIVE APLIKASI TIKTOK BERDASARKAN KETENTUAN P…
ABSTRAK
Putri Ayu Mahrani,
2024
SISTEM PEMASARAN FLASH SALE PADA LIVE
APLIKASI TIKTOK ERDASARKAN
KETENTUAN PREDATORY PRICING DALAM
UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PER-SAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 58), pp., bibl.
(v, 92), pp., bibl.
Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., LL.M.
Larangan praktik predatory pricing terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pers…
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ACEH
ABSTRAK
FATHYA SALSABILA
(2024)
Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Aceh tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak harus memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Salah satu kewajiban Pemerintah Aceh dalam perjanjian ini adalah melakukan pembay…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE ATAS KERU…
Perjanjian kemitraan antara perusahaan aplikasi transportasi online dengan mitra pengemudi telah
dituang dalam bentuk elektronik yang memuat hak dan kewajiban sesuai dengan Pasal 117 ayat (1) PP Nomor 7
Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah. Selain itu, dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) telah mengatur larangan mengenai orderan
fiktif. Namun, faktanya potensial orderan fiktif masih sering terjadi sehingga melanggar p…
ASAS KESEIMBANGAN TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK MELALUI TRANS…
Asas keseimbangan secara tidak langsung tercantum dalam Pasal 1230 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Perjanjian yang telah sah dan mengikat para pihak tidak dapat ditarik kembali berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dibenarkan untuk itu”. Namun pada kenyataannya pada transaksi jual beli e-commerce dapat ditem…
PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM AKAD MURABAHAH DI PT. BANK PEMBIAYAA…
Pada POJK Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam hal terjadinya pembiayaan bermasalah, maka kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan menjadi lima, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk upaya penanganan pembiayaan bermasalah ini bisa dilakukan penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Pada BPRS Adeco Langsa dalam penagan…
