Universitas Syiah Kuala
Dalam Pasal 44 KUHP telah mengatur bahwasanya ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit dapat menjadi alasan pemaaf. Dalam hal tersebut harus ada hubungan kausal antara penyakit yang diderita dengan perbuatan yang dilakukan. Namun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/PID.SUS/2010 hakim tidak melihat lebih detail fakta baru (novum) yang menjelaskan tentang alasan pemaaf ini menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara. Tujuan d…
ABSTRAK MAHARA SAYOGA (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Takengon) Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala (v, 62) pp.,bibl., tabl. Nursiti S.H., M.Hum. Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara …
ABSTRAK SITI KAILA PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK YANG (2023) MENGALAMI TRAUMA PSIKOLOGIS AKIBAT JARIMAH KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 80) pp., tbl., bibl., app Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan An…
Hum Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT menyebutkan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000 bagi setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Kenyataannya masih ada tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah pengadilan Negeri Tapaktuan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana pene…
Penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka. Seseorang yang telah terbukti melakukan penganiayaan tidak secara serta merta dapat dipidana karena adanya kemungkinan unsur membela diri dalam perbuatannya. Unsur pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang terkandung dalam pasalnya bahwa pembelaan diri harus dalam keadaan terpaksa untuk melindungi dirinya maupu…
ABSTRAK Dedek Ananda Fachridzal (2023) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan Melalui Sosial Media (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 54) pp., bibl.,tabl (M. Iqbal, S.H., M.H.) Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi sebagai norma, pedoman, dan kontrol terhadap peri…
ABSTRAK Riski Khalila (2023) Penjatuhan Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62) pp., bibl.,tabl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Dalam perkara 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pid…
ABSTRAK SUKMA NURHIKMAH 2023 TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 68) pp., bibl., tabl. (Nursiti, S.H., M. Hum) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsa…
ABSTRAK MAGFIRAH 2023 TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61) pp., bibl., tabl. (Nursiti, S.H., M. Hum) Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Dalam UU SPPA ada tiga ketegori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yaitu anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tind…
Kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP namun menurut pembentuk undang-undang anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka anak tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, Dalam kasus yang terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, Anak korban Jarimah Pemerkosaan memberikan keterangannya tanpa disumpah dalam proses pembuktian di muka persidangan sebagai saksi korban. Kesaksi…