Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ATAS UPAH (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA…

AHMAD RIZAL

ABSTRAK Ahmad Rizal, 2024 PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ATAS UPAH (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,50) ,pp., tabl, bibl. Dr. Nursiti, S.H., M.Hum. Pasal 9 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan jelas mengatakan bahwa narapidana memiliki hak untuk menerima upah atau premi atas pekerjaan yang dikerjakan di Lembaga Permasyarakatan. Kenya…

PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (SUATU PENELITIAN DI WILA…

Safrina

ABSTRAK SAFRINA Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe). 2023 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (vi,55),pp.,tbl.,bibl. Dr. IDA KEUMALA JEMPA, S.H., M.H, Pasal 10 Undang-undang No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan …

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FAR…

Mirna Maya Rezeki

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi dalam hukum kesehatan pada saat ini adalah kejahatan di bidang sediaan farmasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi ”Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik,mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Sedi…

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN …

juwita dewi

Larangan penjualan bayi atau penjualan anak diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal tersebut dikatakan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”. Meskipun sudah aturan mengenai larangan perdagangan anak namun tetap saja…

KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA WISATAWAN (SUATU PENEL…

T. RIZKIKI ANANDA

ABSTRAK T. Rizkiki Ananda, KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA WISATAWAN (Suatu Penelitian Di Kecamatan Leupung, Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,67), pp., bbl. 2023 (Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H) Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen, yaitu “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Mak…

TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …

Laita Dirayati

ABSTRAK (Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.) Perbuatan merampas kemerdekaan orang merupakan salah satu bentuk LAITA DIRAYATI 2023 TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,56).,pp., tabl., bibl. tindak pidana yang telah diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVIII Pasal 333 KUHP. Pasal 333 KUHP menyatakan, ayat (1) Barangsiapa, dengan sengaja mera…

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PER…

T.hafizh alhaq

ABSTRAK T.Hafizh Alhaq (2023) Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54) pp., bibl.,tabl. (Dr.T. Saiful, S.H., M.Hum.) Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 284 RBg dan Pasal 164 HIR menerangkan lima alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah…

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (S…

Nurul Akla

ABSTRAK Nurul ‘Akla, (2023) TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,51), pp.,tbl.,bibl. Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dal…

PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MALAPRAKTIK TENAGA KESEHATAN YANG MENGAKIBATK…

T. MUHAMMAD ALFIS SYAHRIN

ABSTRAK T. Muhammad Alfis Syahrin, 2023 Nursiti, S.H., M.Hum. PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MALAPRAKTIK TENAGA KESEHATAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 74), pp., bibl., tabl. (vi, 58), pp., bibl. Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menyatakan setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang me…

TINDAK PIDANA MENGIRIMKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI ANCAMAN KEKERASAN AT…

Shalsabilla Rizky Halim

Pasal 45B Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa barang siapa dengan sengaja mengirimkan Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. …


    SERVICES DESK