Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILA…

Haikal Muttaqin

ABSTRAK Haikal Muttaqin, 2025 KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 24/Pid.B/2023/Pn Bpd) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 59) pp., bibl., app. Dr. Nursiti, S.H., M.Hum. Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 24/Pid.B/2023/Pn Bpd adalah putusan terhadap perkara kekerasan seksual berbasis elektronik. Terdakwa HU men-screenshot bagian tubuh korban yang diambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan korba…

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL EKSIBISIONIS DAN UPAY…

SALSABILANA

Kasus kekerasan seksual, yang mencakup berbagai bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan, termasuk pelecehan seksual eksibisionis di tempat umum. Pelecehan seksual eksibisionis seringkali menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial yang mendalam bagi korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menangani bentuk-bentuk kekerasan seksual non-fisik…

PENGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PASCA DIVERSI (SUATU PENEL…

FARIS YAHYA

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) menyatakan bahwa diversi pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan memberikan kesempatan rehabilitasi. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat anak yang sudah menjalani diversi tetapi kembali melakukan pengulangan tindak pi…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKO…

MUHAMMAD RIZKUL AZKA

ABSTRAK MUHAMMAD RIZKUL AZKA 2025 TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,62) pp., tabl., bibl. Saifuddin Bantasyam, S.H., M.A. Meskipun sudah diatur dalam Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata diantara Warga Binaan Pemasyarakatan ada yang kemudian mengulangi kejahatan yang sama sehingga kembali dihukum. Hal ini menimb…

IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH DALAM PENDAMPINGAN HUKUM …

CUT SARAH AGUSTINA

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat, namun banyak korban yang tidak melaporkan karena takut atau terhambat berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan hukum, masalah ekonomi dan lingkungan yang tidak mendukung. Padahal, pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bag…

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (SUATU …

Safhira Yosarishesa

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam Pasal 43 yang menyatakan “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Namun dalam kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh masih banyak korban yang tidak men…

KEKELIRUAN DALAM PENENTUAN KUALIFIKASI PERBUATAN PIDANA PADA DAKWAAN (STUD…

Miftahul Jannah

Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat dan dipersiapkan oleh jaksa penuntut umum yang dilampirkan pada saat melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang berisikan identitas pelaku, kapan dan di mana peristiwa pidana dilakukan yang disusun secara cermat serta jelas mengenai perbuatan pidana yang dilakukan. Namun dalam faktanya, surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tidak tepat. Jaksa penuntut umum menuntut pelaku menggunakan pasal pemerkosaan di mana seharusnya menggunakan pas…

PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PENGANIAYAAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (…

GHINA ATTHAYA FAKHAR

Penghentian penuntutan perkara penganiayaan di Indonesia melalui keadilan restoratif menjadi alternatif dalam penegakan hukum di tingkat Kejaksaan. Metode ini menekankan pada mediasi antar pelaku dan korban serta fokus pada pemulihan pada keadaan semula daripada pembalasan. Penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar terjadi beberapa perk…

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIA…

Erlinda Safitri

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022tentang Pemasyarakatan menyebutkan hak-hak narapidana, salah satunya hak untukmendapatkan remisi. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang menjadi hakbagi setiap narapidana termasuk narapidana kasus narkotika, pada prinsipnya remisimerupakan sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undangkepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksan…

KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI (SUA…

FITRI RAMAYANI

ABSTRAK Fitri Ramayani, 2025 KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI (SUATU PENELITIAN DI KOTA MEDAN TERHADAP MANUSIA SILVER JALANAN) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 66 ), pp.,tabl., bibl. Dr. Nursiti, S.H., M.Hum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal Pasal 76I menyatakan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi …


    SERVICES DESK