Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHU…

NADYA LAILATUL RAHMI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengelompokkan pencabulan dalam bagian kejahatan terhadap kesusilaan maka berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023) yang secara tegas memasukkan pencabulan ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Oleh sebab itu, unsur-unsur, sanksi serta perlindungan terhadap korban memiliki beberapa perbedaan dari kedua undang-undang tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk…

TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM…

HAYATUN MUSAYADAH

Tindak pidana penadahan diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP yang menyatakan: Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa dip…

TINDAK PIDANA MENJADIKAN PENADAHAN SEBAGAI KEBIASAAN (ANALISIS TERHADAP PUTUS…

MUHAMMAD HAFIDH AL-FAZI

ABSTRAK 2024 (Khairil Akbar, S.HI., M.H) Penadahan dapat diartikan menerima, menyimpan, membeli, menggadai dan menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan, serta dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan. Menjadikan penadahan sebagai kebiasaan yang diatur pada pasal 481 KUHP memiliki unsur menjadikan kebiasaan yang mana unsur tersebut dapat terpenuhi dengan adanya pengulangan tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengulangan tindak pidana sudah d…

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENDAFTARAN ME…

Iemelia Lusiana

ABSTRAK KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DAGANG (Suatu Penelitian di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 56) pp., bibl., tabl., app. Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H. M.H. IEMELIA LUSIANA, 2024 Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas mer…

PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGA…

Said Fahran Assegaf

Pidana pelatihan kerja merupakan pengganti dari pidana denda yang dikenakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya anak yang dijatuhkan pidana pelatihan kerja menjadi alasan dalam pelaksanaannnya dapat memenuhi hak anak dan selama menjalani masa pidananya dapat berjalan dengan lancar, Namun pada kenyataannya pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NOMOR 33/PID.SUS/2020/PN …

MUHAMMAD LUTHFI YANDI

Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn Rkbb, menetapkan Terdakwa Ferlin Herdiana binti (Alm) Fakhrudin, dipidana dengan Pasal 88 Jo. 67 I Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun berdasarkan penjelasan Saksi dan fakta persidangan seharusnya terdakwa dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 17 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana setiap orang yang melakukan perdaga…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARTAPURA NOMOR 307/PID.B/2020/PN MTP T…

Rifki Subahansyah

Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 307/Pid.B/2020/Pn Mtp, menetapkan Terdakwa Firdi Irawan alias Iwan Tawing bin Lukman, dipidana dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dengan sanksi pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah satu miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Namun perbuatan terdakwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam tuntutan dan fakta persidangan seharu…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 448/PID.B/2020/PN.MTR TEN…

ZAIFAH

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Mtr mengadili perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa Andre Harianto, dengan cara menggadaikan sepeda motor sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Pasal 372 KUHP. Adanya unsur penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa namun dakwaan penuntut umum tidak memperhatikan ketentuan Pasal 55 KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ada…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL KENDARAAN MINIBUS DI BANDA ACEH

M. AGUNG FADHILLAH

ABSTRAK M. AGUNG FADHILLAH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA RENTAL MINIBUS DI BANDA ACEH 2024 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51), pp., bibl. A.Malik Musa, S.H., M.Hum Di Pasal 1564 KUHPerdata mengatur bahwa penyewa bertanggungjawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa. Namun dalam kenyataannya pihak penyewa belum melaksanakan tujuannya sesuai yang di atur di dalam pasal 1564 K…

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR DESA (SUATU PENELI…

T MUHAMMAD ICHLAS

ABSTRAK T MUHAMMAD ICHLAS ( 2024) TTINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR DESA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 50), pp.,tabl.,bibl. Dr. IDA KEUMALA JEMPA, S.H.,M.H. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, diancam dengan hukuman paling lama 6 tahun penjara. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu …


    SERVICES DESK