Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 673/PID.SU…

FANI

ABSTRAK Fani, 2021 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 673/PID.SUS/2020/PN JKT. PST. TENTANG NARKOTIKA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,77) pp, bibl, app. Nurhafifah, S.H., M.Hum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 673/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst. Tentang Narkotika dan Psikotropika. dalam putusan hakim terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat membeli dan…

TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BECAK BERMOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

ASHABULYAMIN

Ketentuan mengenai sanksi pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperol…

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (SUATU PENELITIAN DI WILA…

SHERLY ANANDA PUTRI

ABSTRAK SHERLY ANANDA PUTRI 2021 TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,67), pp., bibl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan …

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH NOMOR 04/JN/2019/MS.ACEH TENTAN…

FARADIBA UMMAMI KAMARUZZAMAN

Pada Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 04/JN/2019/MS.Aceh Tentang Jarimah Zina Terhadap Anak, Terdakwa terbukti bersalah melakukan Jarimah Zina secara berulang yang di atur dalam Pasal 33 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, namun dikarenakan korban didalam perkara ini merupakan anak, seharusnya Perbuatan terdakwa lebih tepat didakwakan melakukan jarimah zina terhadap anak yang diatur dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Penulisan …

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BIREUN NOMOR 06/PID.SUS.ANAK/2017/PN-BI…

ZULHAM

Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2017/PN-Bir, Anak Terdakwa terbukti bersalah memiliki atau menyimpan narkotika dan dijerat pidana dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lam…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 295/PID.SUS/2020/PN GSK TE…

INDRA KEUMALA

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Gsk dengan terdakwa Suwanto Dwi Saputro bin Gatot Suyono yang didakwa dengan pasal 114 ayat (1) dan 112 ayat (1) dan diputuskan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan dalam fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa lebih memenuhi unsur sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1) huruf a). Tuju…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN NIAGA USAHA…

SHAFIRA

ABSTRAK SHAFIRA, 2021 TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN NIAGA USAHA GAS BUMI TANPA IZIN USAHA NIAGA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 79)., pp., tabl., bibl., Nurhafifah, S.H., M.Hum Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas, menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan niaga tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (t…

TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DISERTAI KEKERASAN YANG…

Shintia Melda Rahma D R

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”. Dalam kenyataannya masih saja terjadinya tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga disertai kekerasan yang d…


    SERVICES DESK