Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KECURANGAN PENGGELEMBUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DPD-RI ACEH DAERAH PILIHAN PID…

zuhrah

Pemilihan umum dapat menjadi lambang dan salah satu standar adanya demokrasi dikarenakan hasil Pemilu menjadi gambaran partisipasi dan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan Pemilu, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran maupun tindak pidana Pemilu. Pemilu Serentak 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR-RI, DPRA, DPRK dan DPD-RI, terdapat pelanggaran Pemilu, salah satunya penggelembungan …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

MODEL KADERISASI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT MELALUI UNDERBOW LIGA MAHASISWA NAS…

T.SAIFUL WATAN

Kaderisasi merupakan proses penting dalam menjaga keberlanjutan partai politik, terutama dalam menghadapi tantangan generasi muda yang cenderung apatis terhadap dunia politik. Dalam konteks ini, partai politik dituntut untuk memiliki strategi kaderisasi yang mampu menjangkau kelompok muda secara lebih aktif dan partisipatif. Penelitian ini difokuskan pada upaya kaderisasi yang dilakukan oleh Partai NasDem melalui sayap organisasinya, Liga Mahasiswa NasDem (LMN) di DPW Aceh. Rumusan masa…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH ETNONASIONALISME TERHADAP PREFERENSI PEMILIH DALAM MEMILIH PARTAI AC…

NABILLA TIARA AFIFAH

ABSTRAK Partai Aceh merupakan partai lokal yang terbentuk dari transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pasca penandatanganan MoU Helsinki. Partai ini dikenal luas sebagai partai yang mengangkat simbol, narasi, dan perjuangan etnis Aceh dalam setiap kontestasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah etnonasionalisme memiliki pengaruh terhadap preferensi pemilih dalam memilih Partai Aceh pada Pemilu Legislatif 2024 di Dapil 1, yang mencakup Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Besar.…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh -
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH PEMBERITAAN INSTAGRAM TERHADAP PREFERENSI POLITIK CALON PRESIDEN DI …

AURA SALSABILA

Skripsi ini mengkaji pengaruh pemberitaan di Instagram terhadap preferensi politik calon presiden di kalangan mahasiswa Universitas Syiah Kuala. Pemberitaan media sosial, khususnya melalui konten visual dan naratif di Instagram, memainkan peran penting dalam membentuk citra politik kandidat. Kampanye terstruktur dapat memperkuat atau merusak citra tersebut, terutama di kalangan pemilih muda. Studi kasus Pemilihan Presiden 2024 menunjukkan bahwa interaksi mahasiswa dengan konten Instagram menc…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

STRATEGI POLITIK DPD PARTAI GOLKAR DALAM MEMBANGUN IMAGE PARTAI DI KABUPATEN …

MUHAMMAD TJASYKAR

Partai GOLKAR di Aceh Utara mengalami kenaikan perolehan kursi konsistensinya selama tiga periode sebelumnya dengan dibandingkan partai nasional lainnya. Partai GOLKAR mempertahankan perolehan kursi di parlemen daerah meskipun menghadapi persaingan ketat, Partai GOLKAR berusaha menjadi representasi aspirasi rakyat dalam dinamika politik lokal dengan tujuan untuk membangun citra partai ke dalam masyarakat, Permasalahan dalam strategi partai GOLKAR kurang memaksimalkan platform media sosial bel…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH PRAKTIK POLITIK TRANSAKSIONAL TERHADAP RASIONALITAS PEMILIH PADA PEM…

KHAIRUNISA

Pemilu serentak tahun 2024 merupakan pemilu yang tidak berintegritas, disebabkan oleh praktek politik transaksional atau politik uang. Politik transaksional atau politik uang merupakan praktik yang kotor dan tidak berintegritas dan bisa merusak sistem demokrasi melalui pemilihan umum, salah satunya di kota Langsa, Aceh Pada pemilu 2024, jumlah pemilih di Kota Langsa mencapai 131. 089, dan terdapat 378 calon legislatif yang bersaing untuk merebut 25 kursi DPRK Kota Langsa yang …

FUNGSI TUHA PEUT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN JALAN TAHUN 2021 GA…

KHAIRUNNAS

Tuha Peut sebagai perangkat Gampong mempunyai peran atau wewenang sebagai pengawasan dana desa, memberi masukan, menampung aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan di Gampong. Namun, dalam kenyataannya, fungsi Tuha Peut di Gampong Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar belum berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dengan Kechiek tidak melibatkan Tuha Peuet dalam pembangunan jalan di Gampong Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten …

ANALISIS KEMENANGAN WALHI DALAM GUGATAN TERHADAP PEMBANGUNAN PLTA TAMPUR-I

Shari Riza Lianda

ABSTRAK Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Aceh, pemerintah merencanakan pembangunan PLTA Tampur-I di Desa Lesten, Kabupaten Gayo Lues. Gubernur Aceh menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) melalui Keputusan Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 yang memungkinkan PT. Kamirzu menggunakan 4.407 hektar awasan hutan, termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Tindakan ini mendorong WALHI Aceh, awasan HakA dan awasan pengacara, menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tat…

PERAN MESIN POLITIK DALAM PEMENANGAN CALON SYAHRIZAL SEBAGAI DPRK ACEH BESAR …

M. GHOZZA AL-GHAZALI

ABSTRAK Struktur pemenangan memiliki peran yang sangat krusial dalam keberhasilan Syahrial dalam meraih kursi anggota DPRK selama dua periode berturut-turut. Melalui strategi yang terorganisir dan kerja sama tim yang terpadu, struktur pemenangan berhasil mengoptimalkan sumber daya dan mendekatkan Syahrial dengan pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur pemenangan bekerja dalam memenangkan Syahrizal sebagai anggota DRPK Aceh Besar di Pemilu 2024-2029. Peneli…

PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BENER MERIAH TAHUN 2017

ANDRIAN AULIA MZ

ABSTRAK Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatukan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Pelaksanaan Pilkada diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota m…


    SERVICES DESK