Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK MELALUI JALUR NONLITIGASI R…

RAFIQA TUSSALIMAH

Berdasarkan Pasal 51 ayat 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Walaupun UU Ketenagalistrikan sudah menerapkan regulasi tersebut, akan tetapi aksi tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah Calang masih diselesaikan melalui jalur no…

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (SUATU PEN…

Mohd.farhan

Abstrak - Pasal 363 KUHP dijelaskan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menyebutkan bahwa diancam dengan pidana pencurian paling lama tujuh tahun terhadap pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, gempa, banjir, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian yang dilakukan pada waktu malam, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, menggunakan perintah palsu at…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (SUATU PENELITIAN DI …

RAMZA MUNFAJARI

ABSTRAK Ramza Munfajari, 2024 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 61), pp., tabl., bibl. Mahfud, S.H., LL.M. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa…

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (SUATU PENELITIAN DI WILA…

Nidhara Trismauliza

Pasal 365 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Meskipun telah ada aturan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, namun masih dijumpai kasus pencurian …

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA (SUATU PENELITIAN DI…

Fajarudin

Menurut Buku I sampai Buku III (KUHP) Residivisme menjelaskan bahwa pengulangan tindak pidana tidak diatur secara khusus dalam aturan umum “Barang siapa yang melakukan tindak pidana berulang bisa mendapatkan hukuman yang berat dibandingkan dengan pelaku yang melakukan tindak pidana serupa untuk pertama kalinya”. Meskipun sudah dilarang, Pelanggaran pengulangan tindak pidana masih terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapak Tuan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penye…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KORBAN TINDAK PIDANA PERDA…

TASYA RANIA INSYARA

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama pada Pasal 43 hingga Pasal 53 yang mengatur hak-hak korban, namun pada tataran implementasi, perlindungan tersebut belum berjalan secara efektif. Masih ditemukan berbagai kendala, seperti terbatasnya akses layanan pemulihan bagi korban, …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ACEH UTARA S…

VENNY ARIYANTI

ABSTRAK Venny Ariyanti; 2025 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ACEH UTARA SETELAH IZIN USAHA DICABUT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,69) pp., bibl,.tab., App. (Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H.) Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap nasabah jasa keuangan. Sejalan dengan ketentuan te…

ANALYZING THE ILLEGALITY OF THE USE OF RUSSIAN GLIDE BOMBS IN POPULATED AREAS…

Nurmalela Putri

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (SUATU PENELITIAN DI WILA…

LEOREN ENJELIKA

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang- Undang tersebut mengatur sanksi berupa hukuman denda atau kurungan. Undang- Undang tersebut mengatur sanksi berupa hukuman denda atau kurungan. Meskipun sudah diatur dalam Undang- Undang namun masih terdapat kasus Tindak Pidana Perdagangan O…

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY OF CORRUPTION: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA…

TRY ERLIANSYAH

ABSTRACT TRY ERLIANSYAH, 2025 Corporate Criminal Liability Of Corruption: A Comparative Study Of Indonesia And The United Kingdom Faculty of Law, Syiah Kuala University (vii, 76), pp., tabl., bibl. Mahfud, S.H., L.LM Corruption is an extraordinary crime that harms society and the economy. Indonesia ratified the UNCAC through Law No. 7 of 2006, but corruption remains a major issue, with its CPI ranking dropping from 96th in 2021 to 110th in 2022, while the UK stays in …


    SERVICES DESK