Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN DINAS YANG TIDAK MELENGKAPI SURAT TANDA NO…

M. FARIZ ALBAR NABUDI

ABSTRAK M. FARIZ ALBAR NABUDI 2022 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN DINAS YANG TIDAK MELENGKAPI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) (Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Bireuen) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii. 50), pp., bibl. (MAHFUD, S.H., L.L.M.) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dalam Pasal 64 ayat (1) menerangkan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib registrasi. Se…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI BERUP…

Sarida Citra

ABSTRAK SARIDA CITRA (2023) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Berupa Obat Tanpa Izin Edar (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 53)pp., tbl., bibl., app. TARMIZI, S.H., M.Hum Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa: Barang siapa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin eda…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADA…

FAHRIZAL

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga dijelaskan mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap kejahatan di atas, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00. Walaupun UU PKDRT sudah menerapkan sanksi tersebut, akan tetapi pada wilayah Kot…

TINDAK PIDANA TERHADAP PENYEBARAN KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN BERDASARKAN SUKU, …

M. RIZA RAHMATILLAH

Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) menjelaskan bahwa pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Namun pada kenyataannya, yang masih banyak menyalahgunakan media elektronik dalam menggunakan media sosial. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk penyebaran kebencian yang mengandung unsur SARA di media sosial, untuk dapat mengetahui faktor penyebab penyebaran kebencian y…

TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SUA…

Amanda Humaira

Pendistribusian konten pornografi dengan media elektronik sebagai suatu tindakan yang dilarang pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 terkait Perubahan Atas UU Noor 11 Tahun 2008 Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk ancaman pidana ada pada Pasal 45 ayat (1) UU tersebut, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, pada realitanya masih ada tindakan melanggar atau pelanggaran terhad…

ANALISIS YURIDIS ANCAMAN PIDANA MATI DALAM KEADAAN TERTENTU SEBAGAI LANDASAN …

Nabilla Sagita Yusuf

ANALISIS YURIDIS KEADAAN TERTENTU SEBAGAI LANDASAN DALAM PEMBERATAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nabila Sagita Yusuf* Rizanizarli** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau or…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BIJI BESI TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (SUATU PENE…

Muhar Nanda Rizka

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga semakin tegas dengan mencantumkan adanya sanksi pidana bagi pelanggaran hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan penambangan illegal tanpa memperhatikan Izin Usaha Pertambangan yang nantinya memberikan dampak negatif pada masyarakat Penelitian ini bertujua…

TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG KONSUMSI DENGAN TANPA M…

Nailul Authar Husaman

ABSTRAK NAILUL AUTHAR, HUSAMAN ( 2022) TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG KONSUMSI DENGAN TANPA MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 59), pp.,tabl.,bibl. TARMIZI, S.H., M.Hum Pasal 8 Ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa …

TINDAK PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN BARANG DI DALAM TOKO USAHA DAGANG …

WAHYU MUZZAMMIL

Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal pencurian dengan pemberatan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP yaitu pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara atau bahaya perang. Meskipun sudah dilarang pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang masih terjadi hal ini dapat diketahui dari kasus …

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (SUATU PEN…

DENISA TRI SAHARANI

Penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana harus dilakukan proses hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana meliputi: penyidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan perkara. Praktiknya terdapat kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan melainkan diselesikan secara damai oleh para pihak atau melalui keadilan restoratif. Tu…


    SERVICES DESK