Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM …

Abdul Hadi

KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA SUATU PUTUSAN PENGADILAN Abdul Hadi[* Mahasiswa ]* Rizanizarli[** Ketua Komisi Pembimbing]** Azhari[*** Anggota Komisi Pembimbing]*** ABSTRAK Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan ini apa yang didakwakan sej…

HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU ZINA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM RANGKA PERLIND…

Arsudian Putra

HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU ZINA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK YANG DILAHIRKAN (Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012) Arsudian Putra Azhari Darmawan ABSTRAK Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai norma hukum baru memposisikan anak di luar perkawinan mempunyai hak yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah serta lebih jauh lagi dianggap melegalkan secara tidak langsung perbuatan tercela …

ANALISIS PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN TERHADAP …

RIDHA HIDAYAT

ABSTRAK Terdapat banyak pengaturan terkait dengan pelaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan seperti pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN No. PER- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 4…

AKIBAT HUKUM KEVAKUMAN JABATAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS (MPWN) ACEH T…

Della Rafiqa Utari

ABSTRAK Menurut Pasal 67 UUJN, perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris perlu adanya pengawasan oleh Pemerintah. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas. Menurut Pasal 69 UUJN, Majelis Pengawas Notaris diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Khususnya Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh Periode 2017-2020 yang berakhir masa jabatannya 28 September 2021, Menteri Hukum dan HAM tidak melakukan pengangkata…

THE AUTHORITIES OF SABANG FREE TRADE AND FREE PORT ZONE WITHIN LAW ON JOB CRE…

AHMAD ZHARFAN

ABSTRAK Ahmad Zharfan 2022 Dr. Muhammad Ya’kub S.Ag., LL.M. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan usaha yang mudah diakses di Sabang, Kabupaten Aceh Besar, dan pulau-pulau kecil lainnya di sekitarnya. Ada berbagai kewenangan yang berubah pasca berlakunya UU Cipta Kerja melalui pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 yang berlaku Mutatis Mutandis. Penelitian ini menganalisis kewenangan…

PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU RN(STUDI KASUS PE…

TAQDIRULLAH

PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU (Studi Kasus Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Besar) Taqdirullah * Syarifuddin Hasyim** M. Adli Abdullah*** ABSTRAK Pelanggaran pemilu merupakan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu, hal ini berdasarkan Pasal 456 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beberapa kasus yang terjadi mengenai pelanggaran pemilu pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian…


    SERVICES DESK