Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA YANG MASUK KE WILAYAH ACEH OLEH KEPOLISIAN DAER…

M. Zahran Shabri

Dalam Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 Tentang penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia disebutkan Kepolisian sebagai salah satu instansi kunci dari beberapa instansi dan Lembaga yang menangani para pengungsi yang masuk ke Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis peran, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh) dalam menangani pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Aceh, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Penelitian in…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN A…

Pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan diatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling la…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN SEPATU (SNEAKERS) BERMEREK YANG DIPA…

IDLAM MUDHLOFFAR MUCHMAR

Pasal 8 huruf f Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. Namun dalam prakteknya masih ada pelaku usaha yang menjual produknya tidak sesuai dengan deskripsi produk, mereka menjual produk sepatu palsu yang dapat merugikan konsumen baik dari se…

IDENTIFIKASI SIDIK JARI PELAKU DAN KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMB…

Dina Auliana

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dianggap sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sidik jari diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, serta digunakan dalam upaya memperlancar penyelidikan. Meskipun demikian, terdapat potensi ketidak optimalan selama proses identifikasi. Salah satu penyebabnya adalah kondisi TKP yang mungkin berbeda dengan kejadian sebenarnya, ditambah dengan adanya hal-hal tak terduga di lapangan yang …

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI JENIS BURUNG TIONG MAS (GRACU…

ZIKRI SABILILLAH

ABSTRAK ZIKRI SABILILLAH (2025) Tindak Pidana Perdagangan satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Burung Tiong Mas (Gracula Religiosa) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,50) pp.,tabl.,bibl., Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi diatur dialam Pasal 21 ayat (2) angka (1) dan Pasal 40 angka (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosis…

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH LEMBAGA PEMASYAR…

TEUKU SYAIKHY SYAHDHIWA

ABSTRAK TEUKU SYAIKHY SYAHDHIWA, 2025 PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, (vi,51) pp., bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Di dalam UU No. 35 Tahun 2009 mendefinisikan penyalahguna narkotika sebagai orang yang menggunakan tanpa hak dan menetapkan sistem pemidanaan ganda (pidana & rehabilitasi). Di dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur pembin…

PEMBINAAN NARAPIDANA JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA P…

RIANTI ADINDA PRICILIA

Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian serius adalah tindak pidana Pelecehan Seksual. Dalam hukum Indonesia, perbuatan ini melanggar norma kesusilaan dan moralitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana untuk menyesali perbuatannya. Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur sanksi berupa hukuman cambuk, denda, atau kur…

KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN PERLINDU…

VERI GUNAWAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong korban pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie dan upaya aparat penegak hukum dalam melindungi korban pencurian kendaraan bermotor roda dua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer di peroleh melalui penelitian lapangan den…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGA…

SILSA WILDA

ABSTRAK SILSA WILDA, 2025 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,73), pp.,bibl., tabl. Dr.Mukhlis, S.H., M.Hum. Tindak Pidana Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, sebagaimana diatur d…

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARA…

Dinda Aulia

ABSTRAK Dinda Aulia (2025) TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 74), pp., tabl., bibl. (Prof. Dr. Iskandar A Gani, S.H., M.Hum.) Pasal 6 huruf c, h, dan m Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 mengatur mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Aceh. Masyarak…


    SERVICES DESK