Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE 600 (UCP 600) DALAM TRANSAKSI LETTER O…

Agam Abdul Fathah

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu metode pembayaran yang paling aman digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Hingga sekarang tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait L/C secara rinci yang mengakibatkan ketidakpahaman praktisi hukum di Indonesia terkait L/C ini. UCP merupakan sekumpulan peraturan yang diterbitkan oleh ICC untuk mengatur prosedur L/C secara internasional. Meskipun Bank Indonesia telah lama menyarankan seluruh bank …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENG…

Nuril Khounain

Sistem resi gudang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang lebih efisien. Sebagai jaminan, resi gudang memiliki risiko yang dapat merugikan para pihak. Maka dari itu dibentuklah lembaga jaminan resi gudang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, yang dapat memberikan perlindungan terhadap risiko tersebut. Namun perlindungan tersebut belum sepenuhnya melin…

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELIT…

RISKI KHALILA

ABSTRAK Riski Khalila (2023) Penjatuhan Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62) pp., bibl.,tabl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Dalam perkara 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pid…

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GO…

Chairuzzaman

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan kewajiban setiap perseroan untuk menjalankan usahanya sesuai dengan dan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perseroan yang baik. Sebagaimana diamanahkan dalam arahan RUPS, penerapan GCG pada PT Pupuk Iskandar Muda berpedoman pada peraturan kementerian BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Walaupun prinsip-prinsip GCG sudah diterapkan pada PT PIM namun masih …

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. CHAROEN POKPHAND J…

Muhammad Tegar Yudistira

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 74 menyebutkan bahwa perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam pasal 15 menyebutkan bahwa perusahaan melaksanakan tanggung jawab social perusahaan. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tangung Jawab Sosial dan lingkungan memperluas kewajiban bagi semua persero…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 103/PDT.SUS-BPSK/2018/PN…

Rizka Fadhila

Artikel ini bertujuan untuk megetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara keberatan atas Putusan BPSK dalam Putusan Nomor: 103/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg, serta untuk mengetahui dan menjelaskan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut dalam mewujudkan nilai kepastian hukum bagi para pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya hakim hanya menggunakan Uudang-Undang LAPS dalam memutus perkara tanpa memperhatikan seluruh fakta persidanga…

STUDI ANALISIS PERJANJIAN JASA TITIP ONLINE DI MEDIA SOSIAL

Nazila Syafara

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada kenyataannya perjanjian yang dibuat antara penyedia jasa dan pengguna jasa titip online masih sering timbul permasalahan atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menentukan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jastip yang terjadi antara penyedia jasa dan pengguna jasa secara online di media sosi…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERALIHAN TANAH ULAYAT NAGARI KAPA KABUPATEN PA…

Firly Anggraeni Rananto

Peralihan Tanah Ulayat Nagari di Nagari Kapa oleh Pucuk Adat Nagari Kapa tanpa melibatkan seluruh para Ninik Mamak dan Masyarakat Adat sehingga dianggap telah menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, juga menyatakan bahwa pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan dengan Surat Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan tanah ulayat atas kesepakatan masyarakat adat, dan dibuat dalam …

FORMING REGULATION FOR READINESS OF EMISSIONS REDUCTIONS PROGRAM IN ACEH, IND…

Tiara haji faradiba

-

PERBANDINGAN EFEK DAYA HAMBAT EKSTRAK ETANOL DAUN LIDAH BUAYA (ALOE VERA) TER…

Ghina Ghufrani Ayati

Tanaman lidah buaya atau Aloe vera merupakan salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai antifungal. Lidah Buaya (Aloe vera) dapat menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans karena memilki senyawa seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Senyawa pada tumbuhan dapat diperoleh dengan cara ekstraksi. Tingkat daya hambat tumbuhan terhadap mikroba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti metode ekstraksi, waktu ekstraksi, dan jenis pelarut. Tujuan dari penelitian ini adala…


    SERVICES DESK