Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EFEKTIVITAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI ACEH DALAM PENYE…

NAUFAL IKHSAN SIDDIK SILALAHI

Ombudsman Republik lndonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik yang biasa diselenggarakan oleh negara dan pemerintah. Ombudsman RI perwakilan Aceh dari tahun 2017 sampai 2021 masih belum tuntas dalam menyelesaikan beberapa pengajuan laporan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas dan hambatan Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam me…

PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TERHADAP IMP…

MUHAMMAD FATWA

Roda pemerintahan daerah harus berjalan semakin baik setiap tahunnya. Penggunaan electronic government atau e-government dalam perwujudan pemakaian teknologi informasi serta komunikasi (Information and Communication Technology) saat kegiatan pemerintahan berlangsung, diupayakan dapat terciptanya pemerintahan yang lebih efektif serta efisien. Tetapi pada realita dilapangan e-government belum berjalan maksimal sebab masih ada beberapa masalah yang muncul seperti website yang tidak berjalan deng…

EFEKTIVITAS KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU AC…

ANRI AZISMI

ABSTRAK Berdasarkan qanun nomor 5 tahun 2018 tentang penanaman modal, DPMPTSP Aceh mempunyai tugas umum melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu serta pelayanan informasi dan pengaduan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S…

ANALISIS POLICY CAPACITY TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMB…

T. AULIYA RAHMAN

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebuah peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam pada setiap Lembaga Keuangan (LK) di Provinsi Aceh. Pada BAB XI Pasal 65 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS menetapkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak qanun ini diundangkan, artinya masa dispensasi peralihan yang diberikan sampai batas waktu …

PERAN DINAS SYARI’AT ISLAM KOTA BANDA ACEH DALAM MENGHADAPI PERBEDAAN ALIRA…

Helmi Haris Munandar

Islam sebagai agama besar rentan terhadap perpecahan yang mengarah pada munculnya ajaran - ajaran baru yang menyimpang dari ajaran dasar Islam tidak terkecuali Propinsi Aceh. Lewat Surat Edaran yang di keluarkan oleh PLt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang berkaitan dengan perbedaan paham atau aliran-aliran dalam Islam di Aceh pada tanggal 13 Desember 2019 yang berisi tentang larangan untuk mengadakan pengajian selain dari I’tiqad Ahlusunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab syafi’iyah…

ANALISIS PERAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGENDA…

Nurhasanatun

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banda Aceh merupakan tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 192 Tahun 2022 yang bertugas menjaga keterjangkauan harga barang dan jasa melalui pengendalian inflasi di Kota Banda Aceh. Dalam realitanya inflasi Permasalahan inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh Tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 1.23%, perkembangan harga berbagai komunitas pada April 2022 secara umum menunjukan adanya kenaikan. Terjadinya kenaikan indeks h…

TRANSFORMASI DIGITAL SEBAGAI MEDIA PROMOSI PARIWISATA DI KABUPATEN ACEH TENGA…

WILDAN ARFIGA

Transformasi digital sudah menjadi suatu kewajiban terhadap perubahan perkembangan zaman yang mempengaruhi seluruh sektor terkhusus pada pariwisata. Kabupaten Aceh Tengah merupakan wilayah perkembangan pembangunan pariwisata yang sudah selayaknya mengembangkan digital terhadap promosi pariwisata dengan penggunaan E-Government. tetapi sekarang ini, penerapan teknologi terhadap promosi belum dilakukan secara maksimal. Hal ini memberikan efek yang negatif baik kepada masyarakat maupun wisatawan …

PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIMPANG BA…

Mirza Sandani

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa bisa ditempuh melalui upaya pendampingan, implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah menyediakan Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan langsung di desa. Pendamping Lokal Desa adalah sebuah jabatan yang bertugas mendampingi desa serta membantu kinerja Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan. Pendamping Lokal Desa memiliki pera…

KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM PADAT KARYA R…

LAILATUN RAHMI

Pengalokasian dana desa menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai bentuk upaya pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa melalui anggaran dana desa. Pengalokasian dana desa yang terus dilakukan secara konsisten setiap tahunnya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa, program padat karya desa merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan dapat menjadi solusi perwujudan pembangunan dan pening…

ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM BIDANG PERTANAHAN

RASYA SUHAILA

ABSTRAK Penyelenggaraan pertanahan yang terjadi di Kota Banda Aceh menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pada masa pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami tahun 2004 silam. Kewenangan pemerintahan di bidang pertanahan perlu menjadi fokus pemerintahan Kota Banda Aceh dalam menjalankan urusan wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Kota Banda Aceh belum memiliki Di…


    SERVICES DESK