IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA…
Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat Universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga pelindungan dan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas wajib dilindungi.Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (2) dan (3) memuat hak-hak khusus untuk pe…
SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU SEKOL…
SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS DALAM
PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU
SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN SETIA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Oleh: Shururi Maqfirah
NPM: 2209200050049
Komisi Pembimbing:
1. Dr. Niswanto, M. Pd.
2. Dr. Nasir Usman, M. Pd.
ABSTRAK
Supervisi akademik merupakan suatu proses yang ditempuh oleh pengawas untuk
membantu guru meningkatkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran
yang efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah supervisi pengawas
…
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF …
ABSTRAK
RITA MAQFIRAH,
2023.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif Hasil Tindak
Pidana Narkotika (Suatu Penelitian di Pengadilan
Negeri Bireuen)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 65), pp., bibl.
(Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.)
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
menyatakan bahwa “setiap orang yang menerima atau menguasai
penempatan, pentransfera…