Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH BATU GERINDA DARI MEREK DAGANG YANG BERBEDA TERHADAP KEKASARAN DAN K…

Mahzar Fahmi

Kekasaran dan kerataan permukaan hasil prases gerinda rata sangat tergantung pada kualitas dan grit size batu gerinda. kedalaman potong dan cairan pendingin. Pada penelitian ini menggunakanan tiga batu gerinda dari produk yang berbeda yaitu produksi Tayoda. Prohex dan Norton jenis Silicone Carbide (SiC) dengan grit size 80. Variasi kedalaman potong (10.50,100.150, 200) um dan mengunakan pendingin jenis emulsi. Alat ukur kekasaran permukaan menggunakan Surfcom 408 A TSK ZEIS…

PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI MEREK DAGANG (KASUS RUBEN ONSU DENGAN …

TEUKU ALKAUTSAR

ABSTRAK TEUKU ALKAUTSAR PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL 2019 SEBAGAI MEREK DAGANG (Kasus Ruben Onsu Dengan Jessy Handalim) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,57),pp.,bibl.,app. Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum. Pasal 21 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografi (UU Merek dan IG) disebutkan “Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkena…

PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA BANDA ACEH

MUHAMMAD AZMI NAJIB

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Banda Aceh yang tidak mendaftarkan merek dagangnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan alasan pelaku UMK mendaftarkan merek dagang di Kota Banda Aceh, faktor penghambat pelaku UMK dalam mendaftarkan merek dagang di Kota banda Aceh, dan upaya yang dil…

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENDAFTARAN ME…

Iemelia Lusiana

ABSTRAK KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DAGANG (Suatu Penelitian di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 56) pp., bibl., tabl., app. Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H. M.H. IEMELIA LUSIANA, 2024 Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas mer…

PEMENUHAN GARANSI BAGI KONSUMEN RANGKA ESAF (ENHANCED SMART ARCHITECTURE FRAM…

Zakky Muharrir

Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam praktiknya terdapat karat pada sepeda motor yang menggunakan rangka eSAF yang diproduksi oleh PT.AHM (Astra Honda Motor) sebelum Oktober 2023 tidak mendapatkan garan…

PEREDARAN MEREK FASHION TERKENAL PALSU MELALUI TRANSAKSI PERDAGANGAN (SUATU P…

Cut Sitti Aklima

Secara normatif, Pasal 3, Pasal 83 ayat (1), dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa hak atas merek timbul setelah pendaftaran, melarang penggunaan merek tanpa hak dan mengatur sanksi pelanggaran. Ketentuan ini bertujuan memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik merek. Namun, dalam praktiknya, peredaran merek fashion terkenal palsu masih marak di Kota Banda Aceh melalui transaksi perdagangan, sehingga merugikan pemilik …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERAS MEREK PALSU (SUATU PENELITIAN DI KABUP…

FITRAH NUR MUHAMMAD

ABSTRAK Fitrah Nur Muhammad 2018 Rismawati, S.H, M.Hum. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen, menjelaskan kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dari penjelasan pasal tersebut dapat dipahami pelaku usaha dalam melakukan usahanya di…

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK TERHADAP PEREDARAN PRODUK AKSESORIS HAN…

WILLY HANDIKA P

ABSTRAK Willy Handika Pratama 2019 Mustakim,S.H.,M.Hum Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai larangan untuk memproduksi dan menjual produk sejenis atau tidak sejenis dengan memakai merek milik pihak lain yang terdaftar. Namun pada kenyataannya masih ada penjualan aksesoris handphone yang menjual produk palsu padahal sudah ada aturan yang melarangnya, aksesoris handphone palsu ini masih mudah dijumpai dan ma…

PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK UNTUK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MER…

Anisia Kamila

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Hak atas Merek adalah hak ekskusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, namun dalam pelaksanaanya tidak dapat dilakukan dengan mudah karena tidak semua pemilik merek melakukan pen…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK NAPOCUT AKIBAT BEREDARNYA PRODUK TIRUAN (SU…

EGGY FEGRI LINDIRA PUTRI

ABSTRAK (Dr. M. Adli, S.H., MCL.) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, menjelaskan “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perd…


    SERVICES DESK