Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BAWAAN OLE…

Hilda Fitriani

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BAWAAN OLEH SALAH SATU PIHAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 123/PDT/2020/PT-SBY) Hilda Fitriani , Darmawan , Teuku Saiful ABSTRAK Peralihan hak atas tanah melalui jual beli tidak terlepas dari adanya perjanjian/perikatan, di mana terdapat persetujuan yang antara para pihak saling mengikatkan diri, dengan satu pihak melakukan penyerahan suatu kebendaan, dan pihak lainnya akan melakukan pembayaran y…

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENODAI BENDERA MERAH PUTIH

Ahmad Syauqi

ABSTRAK AHMAD SYAUQI, 2017 ADI HERMANSYAH S,H.,M,H. Menodai bendera adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung maksud melecehkan, merendahkan, dan menghina bendera merah putih. Mengenai menodai bendera ini diatur dalam Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, seta Lagu Kebangsaan. Dalam kenyataannya masih banyak sekali kasus penodaan bendera merah putih dilakukan oleh masyarakat di I…

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TES KESEHATAN ULANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PA…

Novia Andriani

ABSTRAK NOVIA ANDRIANI, TINJAUAN YURIDIS TENTANG TES KESEHATAN ULANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILKADA SERENTAK KABUPATEN BIREUN TAHUN 2017 (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUN) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 62 )pp..tabl.bibl. (ZAINAL ABIDIN, S.H.,M.Si.,M.H.) Pasal 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 menyatakan bahwa tes kesehatan tersebut bersifat final dan mengikat sehingga tidak boleh dilakukan tes kesehatan pemb…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR …

Husfiana

HUSFIANA, (2017) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan di dalam Pasal 26 ayat (1) yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Ke warganegara an (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan) dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Era globalis…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN LAYANAN SEKS DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

Muji Dimarza Kesuma

ABSTRAK MUJI DIMARZAKESUMA, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN LAYANAN SEKS DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69) pp., bibl. Dr. DAHLAN ALI, S.H., M.Hum Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam pasal 12 huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seiring dengan perkembangan nya zaman muncul tindak pidana gratifikasi da…


    SERVICES DESK