Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELANGGARAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN BERIMPLI…

Nurriatul Nadhira

ABSTRAK Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun dalam praktiknya, ditemukan notaris yang terlibat dalam pelanggaran hukum seperti pembuatan akta fiktif dan penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara serta menciptak…

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK PEMBIAYAAN SINDIKASI DI PT. BPRS H…

Ghadamfar Muflih Idroes

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK PEMBIAYAAN SINDIKASI di PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN Ghadamfar Muflih Idroes Yanis Rinaldi * Ika Susilwati ** *** ABSTRAK Pembiayaan sindikasi dalam perbankan syariah adalah penyaluran dana oleh beberapa lembaga keuangan kepada satu debitur. Pembiayaan ini melibatkan banyak pihak dalam pembuatan perjanjiannya, ini menuntut notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik untuk menjamin kepastian serta per…

KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA SETELAH ADANYA PPAT DI …

Nina Fajri Risky

Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah, termasuk objek, subjek, dan status haknya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di wilayah yang kekurangan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Camat ditunjuk sebagai Pej…

KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG PEMBUATANNYA BERDASARKAN DOKUMEN PALSU

Riska Nur Rahmadhani

KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG PEMBUATANNYA BERDASARKAN DOKUMEN PALSU Riska Nur Ramadhani Muazzin** Ria Fitri*** ABSTRAK Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014L tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Notaris dalam membuat akta otentik didasarkan kepada kehendak para pihak dan didukung oleh dokumen yang diserahkan oleh para piha…

LARANGAN PERIKLANAN JABATAN NOTARIS MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DAN INTERNET DI …

Amanda Sharfina Nasution

Pasal 4 angka 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia melarang Notaris untuk melakukan publikasi diri melalui internet. Untuk mencegah Notaris mengumumkan, menyiarkan, atau menyebarkan informasi tentang dirinya kepada masyarakat melalui media internet dan media social. Akan tetapi dalam prakteknya masih ditemukan beberapa Notaris yang melanggar larangan tersebut dengan mempromosikan jabatannya melalui internet melalui internet dan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan me…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP KESALAHAN KE…

Royes Ruslan

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP KESALAHAN KETIK PEMBUATAN AKTA OTENTIK Royes Ruslan Darmawan Teuku Saiful ABSTRAK Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tanggung jawab dari tugas dan kewenangan tetap melekat walaupun masa jabatan Notaris telah berakhir hingga Notaris meninggal dunia. Dalam praktiknya ditemukan Notaris yang telah berakhir masa jabatannya…

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN PELINDUNGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

Muhammad Zaki

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM oleh Muhammad Zaki Saidin** Azhari Yahya*** T. Ahmad Yani**** ABSTRAK Pengaturan hukum saat ini dirasakan belum mengakomodir pelindungan hukum terhadap Notaris. Hanya sebatas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Sebagaimana Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan : Untuk kepentingan proses peradilan, p…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG JABATAN N…

Noviyanti Wahyuni Atmagara

Seseorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatan berhak mengambil cuti dan menunjuk Notaris Pengganti. Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Tugas dan wewenang Notaris Pengganti sama dengan Notaris, yaitu menyimpan dan memelihara Protokol Notaris. Penyerahan Protokol tersebut …

PENGGUNAAN AKTA KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN UTANG DALAM PERALIHAN…

Rosa Lianda Islami

PENGGUNAAN AKTA KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN UTANG DALAM PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH Rosa Lianda Islami* Dahlan ** Suhaimi *** ABSTRAK Kuasa adalah pernyataan dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas namanya melakukan perbuatan hukum. Praktiknya pemberian kuasa berdasarkan akta kuasa menjual yang dibuat notaris tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, akibatnya akta kuasa menjual yang digunakan …

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH…

Lianda Febriani

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TETAP MENJALANKAN JABATANNYA DALAM KONDISI TIDAK SEHAT (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bener Meriah) Lianda Febriani Suhaimi Dahlan ABSTRAK Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan kepastian hukum …


    SERVICES DESK