KAJIAN TEKNIS, SOSIAL, DAN EKONOMI NELAYAN JARING TARIK PANTAI DI GAMPONG LAM…
ABSTRAK
Nelayan jaring tarik pantai di Gampong Lamteungoh, Aceh Besar, menghadapi berbagai kondisi yang berkaitan dengan aspek teknis, sosial, dan ekonomi dalam kegiatan penangkapan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek teknis, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi nelayan jaring tarik pantai di Gampong Lamteungoh. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner te…
PRODUKTIVITAS PENANGKAPAN PUKAT CINCIN DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN MEUREUDU …
ABSTRAK
minimnya infromasi terkait unit penangkapan ikan dan tingkat produktifitas hasil tangkapan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Meureudu, sehingga masih ada kendala terhadap produksi usaha perikanan, salah satunya daerah penangkapan yang semakin jauh, dan beberapa faktor lain seperti, lama melaut, ombak laut, arus laut dan angin yang berpengaruh pada saat melakukan penangkapan ikan, bahkan faktor PK mesin dan ukuran kapal juga meyebabkan meningkatnya biaya operasional nelayan. Di PPI…
PRODUKTIVITAS PENANGKAPAN PUKAT CINCIN DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN MEUREUDU …
ABSTRAK
minimnya infromasi terkait unit penangkapan ikan dan tingkat produktifitas hasil tangkapan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Meureudu, sehingga masih ada kendala terhadap produksi usaha perikanan, salah satunya daerah penangkapan yang semakin jauh, dan beberapa faktor lain seperti, lama melaut, ombak laut, arus laut dan angin yang berpengaruh pada saat melakukan penangkapan ikan, bahkan faktor PK mesin dan ukuran kapal juga meyebabkan meningkatnya biaya operasional nelayan. Di PPI…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN PUKAT HARIMAU (SUATU PENELITIAN DI WILAYA…
Pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam pasal 85 yang menyebutkan “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara …
TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN PUKAT HARIMAU YANG MENGAKIBATKAN R…
Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. menjelaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.0…
