Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KOORDINASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN LEMBAGA REHABILITASI PECANDU NARKOTIK…

Halimahtussadiah

KOORDINASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN LEMBAGA REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI RUMOH GEUTANYOE BANDA ACEH Halimahtussa’diah* Iskandar A. Gani  Zahratul Idami   ABSTRAK Rehabilitasi menjadi hak yang wajib diperoleh pecandu narkotika sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi ini dapat dilakukan oleh lembaga rehabilitasi masyarakat dengan tetap berkoordinasi dengan BNN. Kewajiban BNN untuk menyelenggarakan fa…

KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG…

Rahmat

Banyaknya keuntungan yang didapatkan dari transaksi narkotika, menimbulkan pemikiran pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dari transaksi narkotika. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkotika mempunyai hubungan yang saling terkait, namun kewenangan instansi terkait seperti Polri dan BNN belum diatur secara jelas dan tegas dalam UU TPPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan koordinasi penegak hukum dala…

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA PSIKOTROPIKA (STUDI PENEL…

Octhania Madilla

ABSTRAK Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sitesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menggurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan yang di bedakan kedalam beberapa golongan-golongan. Berdasarkan Data Kasus Narkotika Polda Aceh tahun 2021 terdapat 1.318 kasus penyalahgunaan narkotika …

PELAKSANAN PENANGGULANGAN PENGEDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJA (SUATU …

T. Edi Satria

ABSTRAK T. EDI SATRIA, PELAKSANAN PENANGGULANGAN PENGEDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJA (Suatu Penelitian Wilayah Hukum Polres Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 54). pp. tabl. bibl (Mukhlis, S.H., M.Hum) Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap orang yang tampa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai …

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELI…

Syarifah Sri Lidiawati

ABSTRAK SYARIFAH SRI LIDIAWATI, PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG 2017 MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Suatu Penelitian Di Polda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69),. pp,. tabl,. bibl MAHFUD, S.H., LL.M. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pela…

TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI WILAYAH ACEH

MAURA INDIRA RIZKA

ABSTRAK MAURA INDIRA RIZKA, (2017) TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI WILAYAH ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 87) pp.,bibl.,tabl. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H. Pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Narkotika telah diatur dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan sal…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 57/PID.SUS/2014/PN-ADL TENTANG …

YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK

ABSTRAK YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 57/PID.SUS/2014/PN-ADL TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,67). Pp., bibl.,app. (Nursiti,S.H.,M.Hum.) Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tegas mengenai keadilan restorative justice dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan dan pemid…

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN PE…

IKHLASUL AMAL ZEIN

ABSTRAK IKHLASUL AMAL ZEIN, PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA 2017 NARKOTIKA YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 77/Pid.B/2014/PN.Kng). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,58)pp.,bibl.,app. (Mukhlis, S.H.,M.Hum.) Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segal…

TINDAK PIDANA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKA…

Fajarul Iman

ABSTRAK Fajarul Iman, (2016) TINDAK PIDANA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN PENERAPAN HUKUMNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58) pp.,bibl.,tabl. Ainal Hadi, S.H, M.Hum Ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud d…

KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SANKSI DI BAWAH SANKSI MINIMUM TERHADAP TIN…

Endy Ronaldi

ABSTRAK Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus yang saat ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk diberantas. Upaya pencegahan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Merujuk pada dasar hukum tersebut, pelaku tindak pidana narkotika diberikan sanksi hukuman yang berat. Namun realitanya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 64/PID/2012/PN Sigli, Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 1/p…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK