Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

GUGATAN DERDEN VERZET DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

NINDA IRVANI

ABSTRAK NINDA IRVANI GUGATAN DERDEN VERZET DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V, 57)pp,tabl,bibl Indra Kesuma Hadi, S.H. M.H. Dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/206 ayat (6) RBg/378 Rv menyatakan bahwa pihak ketiga dapat melakukan perlawanan (derden verzet) terhadap sita eksekusi putusan pengadilan. Bahwasanya di Pengadilan Negeri Banda Aceh dari Tahun 2022-2023 terdapat 5 gugatan derden verzet, diantaranya 3 gugatan ditolak dan 2 gugatan dik…

ANALISIS TERHADAP DITOLAKNYA GUGATAN PENGGUGAT REKOVENSI DALAM KAITANNYA DENG…

Julianda

Penciptaan keseimbangan hubungan antara sesama dalam masyarakat, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat berasaskan keadilan, mengatur pembatasan-pembatasan demi kepentingan umum, bangsa dan negara. Namun hal tersebut masih saja belum terlaksana, sehingga masyarakat belum puas terhadap penegakkan hukum. Seperti dalam kasus di Mahkamah Syar’iyah Bireuen d…

KEPASTIAN HUKUM OBJEK GUGATAN YANG SEBELUMNYA TELAH DIEKSEKUSI GUNA MELAKSANA…

Yunni Efrina Caniago

Suatu gugatan yang oleh pengadilan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya dianggap selesai dan tuntas. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan telah menjadi suatu undang-undang untuk dilaksanakan oleh para pihak secara patuh, jika nantinya terdapat gugatan lain terhadap objek yang sama, maka hakim harus menyatakan perkara tersebut mengandung unsur ne bis in idem, karena pada prinsipnya terhadap perkara yang memiliki kesamaan subyek dan objek dengan perkara yang terdah…

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DANA ASPIRASI OLEH ANGGOTA LEGISLATIF (SUA…

Ari Yusfizal

ABSTRAK ARI YUSFIZAL TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN 2017 DANA ASPIRASI OLEH ANGGOTA LEGISLATIF (Suatu Penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 63), pp, bibl, app (M. ZUHRI, S.H.,M.H.) Pasal 3 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadila…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI A…

Haikal Luthfi

ABSTRAK HAIKAL LUTHFI, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ABDYA YANG DILAKUKAN KIP ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2017 (vi, 61), pp., bibl., tbl. (ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.) Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2016 telah ditentukan secara jelas hal-hal yang dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KIP Kabup…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS NON SELF INCRIMINATION DAN KAITANNYA DENGAN AL…

DEWI AKMARINA

Salah satu hak Terdakwa yang diatur dalam KUHAP ialah hak untuk memberikan keterangannya secara bebas dan hak Terdakwa untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan di muka persidangan. Dalam teori hukum pidana, ketentuan asas ini disebut dengan non self incrimination dan right to remain silent, yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan ataupun merugikan dirinya di muka persidangan. Pada praktiknya, sikap diam…

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 15/PDT.G/2017/PN-JTH TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG…

NUR NAJMI

ABSTRAK NUR NAJMI 2018 STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 15/PDT.G/2017/PN-JTH TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (v,66)pp.,bibl.,app. Dr. Muzakkir Abubakar, S.H., S.U. Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima adalah suatu gugatan yang secara formal tidak memenuhi syarat formil, sehingga pokok perkaranya tidak diperiksa, sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 15/Pdt.G/2017/Pn-Jth. Dalam …

TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM KASUS GUGATAN TERHADAP K…

Muhibuddin

TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM KASUS GUGATAN TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA DAERAH Muhibuddin* Mahdi Syahbandir** M. Nur Rasyid*** ABSTRAK Kajian terhadap penerapan pada pasal 45A Ayat (2) huruf C undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Khususnya berkenaan dengan Pembatasan Upaya Hukum terhadap Keputusan Pejabat Daerah yang berupa obyek Tata Usaha Negara apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku merupakan obyek yang menarik dan penting. Tu…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK