Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFATAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN OLE…

ERNI SABILA

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan lahan pertanian yang dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan guna menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengatur bahwa pemanfaatan LP2B harus dikendalikan agar sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 melalui instrumen insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan. Dalam realitas di Kabupaten Aceh Barat Daya masih banyak t…

DAMPAK PERALIHAN LAHAN PERTANIAN TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI (STU…

Heri Saputra

DAMPAK PERALIHAN LAHAN PERTANIAN TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI (Studi Terhadap Peralihan Lahan Sawah Menjadi Lahan Sawit Di Gampong Paya Laba. Kecamatan. Kluet Timur, Kabupaten, Aceh Selatan. Aceh. Indonesia) Perubahan sosial masyarakat terhadap peralihan mata pencarian terutama lahan pertanian mendapat sorotan penting dari pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memuat sanksi yang cukup berat.…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP PETANI PEREMPUAN DI KABUPATEN A…

Desi Ade Trya

ABSTRAK Judul : Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Petani Perempuan di Kabupaten Aceh Besar. Nama : Desi Ade Trya NIM : 1301101010028 Jurusan : Ekonomi Pembangunan Fakultas : Ekonomi dan Bisnis This study aims to examine the effect of agricultural land conversion to female farmers in Aceh Besar District. This research is descriptive quantitative, using primary data. The study was conducted in Kabupaten Ace…

STATUS TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA PT USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA

RINI PUTRI UTAMI

STATUS TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA PT USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA Rini Putri Utami Ilyas Ismail Sulaiman ABSTRAK Berdasarkan dan Pasal 2 ayat (2) Huruf a UUPA menyatakan bahwa hak menguasai Negara memberikan wewenang kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Artinya demi kepastian hukum soal penguasaan/kepemilikan atas tanah yang HGUnya berakhir, maka tanah tersebut dik…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PERLINDUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERT…

LISA NOVITA AKADIR

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PERLINDUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PIDIE Lisa Novita Akadir 1 2 3 , Ilyas , Sulaiman Kabupaten Pidie merupakan kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Namun lahan pertanian di Kabupaten Pidie mengalami penyempitan lahan pertanian yang disebabkan alih fungsi lahan. Pemerintah kabupaten Secara yuridis memiliki tangggung jawab terhadap perlindungan lahan pertanian pang…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PENERTIBAN TANAH HAK GUNA USAHA YANG TERINDIKASI TERLANTAR (SUATU PENELITIAN …

Farhad Lubis

ABSTRAK (Ria Fitri, S.H., M. Hum) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar telah memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk menjalankan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar untuk menertibkan tanah-tanah yang…

PEMANFAATAN TANAH DAERAH SEMPADAN SUNGAI KRUENG ACEH TANPA IZIN DI KECAMATAN …

MIRANDA SYAM

ABSTRAK MIRANDA SYAM PEMANFAATAN TANAH DAERAH SEMPADAN SUNGAI KRUENG ACEH TANPA IZIN DI KECAMATAN SUKA MAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,64).,pp.,bibl,. (Prof. Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum.) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, menyebutkan melarang pamakaian tanah tanpa izin pemilik tanah, termasuk tanah daerah sempadan sungai yang sudah menjadi…


    SERVICES DESK