Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI RUKO SECARA NON TUNAI DAN KONSEKUENSINY…

Panji Maulana

Panji Maulana* Muhammad Insa Ansari**2 Teuku Saiful***3 ABSTRAK Dalam pengikatan perjanjian jual beli yang terjalin antara dua pihak harus dijalankan dan ditaati sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan suatu perjanjian yang dibuat secara sah maka akan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang dan menjadi hukum bagi mereka. Perjanjian yang dibuat dan disepakati juga akan melahirkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak, apabila kewajiban tersebu…

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA WARGA NEGARA INDO…

Astri Kardila

ABSTRAK ASTRI KARDILA 2016 PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA BANDA ACEH (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51)pp, bilb. (ILYAS, S. H., M. Hum) Dalam Pasal 852 KUHPerdata menentukan “ anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun,mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah me…

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU PAKPAK …

ZULIADI

ABSTRAK ZULIADI 2018 PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU PAKPAK DI KECAMATAN SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 72) pp., bibl. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H Masyarakat adat suku pakpak adalah suku yang menganut sistem patrilineal, yaitu menarik keturunan dari garis keturunan laki-laki, dalam pembagian harta warisan hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan harta waris peninggalan…

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT BATAK KARO PADA PERKAWINAN CAMPURAN

Nila Safitri Br Bangun

Hukum warisan dalam masyarakat Batak, secara Harfiah berarti hukum mengenai harta benda peninggalan orang mati. Pewarisan adat pada masyarakat adat Batak Karomempergunakan asas kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pembagian harta waris dalam adat batak karo pada perkawinan campuran, Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris dalam adat batak karo pada perkawinan campuran dan Untuk mengetahui pertentangan antara hukum waris nasional dengan huku…

KEPASTIAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Yulsilvia

ABSTRAK Harta warisan merupakan harta peninggalan yang di warisi kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah terdekat, harta warisan dibagi kepada ahli waris yang masih hidup. Di dalam Pasal 1867 KUHPerdata dikenal dua jenis akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Masyarakat menggunakan akta di bawah tangan karena jarak antar tempat tinggal masyarakat dengan pejabat pembuat akta cukup jauh, kebiasaan, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terkait, dan tingginya rasa kepercayaan …

KEKUATAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA KEKELUARGAAN TERKAIT AHLI WARIS…

KHALISA

Ketetapan mengenai ahli waris pengganti dalam Islam belum diatur dalam undang-undang di Indonesia, tetapi sudah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 853 K/Sip/1978, namun tidak semua masyarakat menerapkan kaidah tersebut. Dalam proses pembagian harta warisan oleh masyarakat Aceh di Gampong Meunasah Teungku Digadong, Kecama…

PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS (STUDI KASUS …

ANGGUN SALSABILA HUMAIRA

Hadits Riwayat At-Turmudzi yang artinya “Dari jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang kepada Rasulullah Saw bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur syahid bersamamu di perang uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta”. Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini, kemudian turunl…

PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS SECARA KONTENSIUS DI MAHKAMAH SYAR’IAH BAND…

Rian Apriesta Ramsadefa

PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS SECARA KONTENSIUS DI MAHKAMAH SYAR’IAH BANDA ACEH Rian Apriesta Ramsadefa* Ilyas Yunus** Zahratul Idami*** ABSTRAK Dalam menentukan ahli waris yang berhak harus ditetapkan di pengadilan secara volunteer diatur di dalam Pasal 49 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama. Namun kenyataannya ada ahli war…

PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS PATAH TITI DI KABUPATEN BENER MERIAH

Tadarus

Pasal 185 Ayat (1) Inpress No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Ahli Waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, namun, pada masyarakat di Kabupaten Bener Meriah dalam pembagian harta warisan tidak dikenal penggantian tempat (plaatsvervulling) yang merugikan pihak Ahli Waris dan dianggap tidak adil oleh salah satu pihak atau beberapa pihak Ahli Waris. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan …

PENETAPAN STATUS HUKUM AL-MAFQUD DALAM HUKUM ISLAM MENYANGKUT BIDANG KEWARISAN

Cut Israviana Rizqya

PENETAPAN STATUS HUKUM AL-MAFQUD DALAM HUKUM ISLAM MENYANGKUT BIDANG KEWARISAN


    SERVICES DESK