TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PEN…
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT
HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYELESAIAN KONFLIK
BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI ACEH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
ABSTRAK
Dahniar
Adwani
Mujibussalim
Mahfud
Selama konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dan Tentara Nasional Republik Indonesia (1989-2005) mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanus…
- Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA INDONESIA BERDASARKAN INTERNA…
ABSTRAK
NURLAILA, PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
2015 TERHADAP PEKERJA BERDASARKAN INTERNATIONAL CONVENANT on ECONOMIC, SOCIAL and CULTURAL RIGHTS (Kasus Home Industri Tangerang, Banten)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,53), pp., bibl.
Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum
Sophia Listriani, S.H., LLM
International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESR) merupakan salah satu the international bill of human right yaitu tanpa memp…
KONTROVERSI PELAKSANAAN QANUN SYARIAT ISLAM DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA(S…
REZA FAHLEVI
2015 ABSTRACT
THE CONTOVERSY OF SHARIA LAW IMPLEMENTATION AND HUMAN RIGHTS ENFORCEMENT
(The Case Study On The Implementation of Sharia Law of Criminality in Banda Aceh)
The Faculty of Social and Political Sciences, Syiah Kuala University (viii, 85), pp., references., appendices.
(Dr. Effendi Hasan, M.A. and Cut Maya Aprita Sari, M.Soc., S.c.)
Since 2002, The Government of Aceh has applied Islamic Shariah Law. But after few years, the Government encountered many criticism…