Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MEK…

Arief kamansyah

E-Purchasing dengan sistem katalog elektronik diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog. Secara normatif peraturan ini telah mengatur tatacara dan mekanisme e-katalog yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya…

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPE…

Surya Denta

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Surya Denta* Ilyas** Muazzin*** ABSTRAK Pasal 144 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa Aceh merupakan daerah yang mempunyai kekhususan dan keistimewaan, lebih lanjut dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun sampai saat ini Pemerintah Aceh masih menggunakan UU Nomor …

PEMBENTUKAN BADAN PERTANAHAN ACEH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAH…

Fadlun Riza

ABSTRAK FADLUN RIZA, PEMBENTUKAN BADAN PERTANAHAN ACEH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2015 2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp.,bibl. (Kurniawan, S.H.,LL.M) Badan Pertanahan Aceh merupakan lembaga yang bertugas di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lingkup wilayah Provinsi Aceh. Berdasarkan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh men…

IMPLEMENTASI STRUKTUR DAN KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAA…

Cut Yulia Rizky

* ** IMPLEMENTASI STRUKTUR DAN KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN ACEH Cut Yulia Rizky Eddy Purnama Mujibussalim ABSTRAK vi * ** *** Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya bahwa dalam Pasal 17 ayat Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi struktur dan kedudukan kelompok kerja pada unit layanan pengadaan Aceh sudah sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 berserta perubahannya, untuk mengetahui konse…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERJANJIAN PINJAM NAMA PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN LELANG PENGADAAN JASA KON…

Muhammad Isra

PERJANJIAN PINJAM NAMA PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN LELANG PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI ACEH Muhammad Isra Ilyas Ismail** Adwani*** ABSTRAK Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah secara tegas menyebutkan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spes…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENERAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA E-PR…

SAWIDAR

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENERAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA E-PROCUREMENT TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DI KOTA SABANG Oleh: Sawidar NIM. 1409200060085 Komisi Pembimbing: 1. Dr. Ir. Muttaqin, MT 2. Dr. Anita Rauzana, ST, MT ABSTRAK Pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak terlepas dari upaya pencapaian visi dan misi organisasi pemerintah. Adapun yang ingin dicapai melalui pengadaan barang/jasa telah ditetapkan lebih awal pada saat penyusu…

  • Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGAWASAN …

ABDUL KADIR

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan baik secara bersama-sama maupun parsial terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah. Populasi penelitian ini adalah seluruh institusi/lembaga yang meliputi kantor, dinas, dan badan pada Kabupaten Bener Meriah. Responden penelitian ini adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pe…

  • Program Studi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KAJIAN PENERAPAN E-PROCUREMENT PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI DI P…

Ratih Putri Gundary

ABSTRAK Pengadaan secara elektronik atau e-procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan media internet sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perkembangan e-procurement dilatar belakangi oleh kelemahan-kelemahan pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional seperti persaingan yang tidak sehat, adanya indikasi kecurangan, kurangnya transparansi dan adanya persekongkolan antara pihak-pihak terkait. E-procurement belum dapat berjalan…


    SERVICES DESK