Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

MANAJEMEN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG PA…

MUHAMMAD TAUFIQ

Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memperbaiki tata ruang kota sekaligus meningkatkan kapasitas pasar tradisional sebagai ruang ekonomi masyarakat. Meskipun relokasi telah dilaksanakan sejak 2020, dinamika yang muncul pasca pemindahan menunjukkan bahwa pengelolaan pasar masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari penurunan pendapatan pedagang, keterbatasan fasilitas pendukung, hingga belum optimalnya penataan ruang aktivitas perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manaj…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

DINAMIKA DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM PIDIE SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025

Putri Balqis

Dinamika pembentukan Program Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pidie yang dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak serta belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi Kotan Layak Anak di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menun…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT RUANG TERBUKA HIJAU DI PERKOTAAN TAKENG…

Maulana Malik Ibrahim

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi eksisting RTH di Perkotaan Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang baru mencapai 12,47% dari total wilayah 20.035 hektare, jauh di bawah target 30% sebagaimana diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

INNOVATIVE GOVERNANCE: PENGGUNAAN SISTEM PARKIR ELEKTRONIK HANDHELD SEBAGAI U…

Ferri Rismawan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perparkiran beberapa tahun terakhir belum mencapai target secara optimal, karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi parkir oleh sistem parkir konvensional. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan meluncurkan inovasi baru yaitu parkir elektronik handheld pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KONSEKUENSI PENERAPAN QANUN JINAYAT TERHADAP PENINGKATAN PERNIKAHAN …

SYARIFAH QADRIAH

ABSTRAK Penerapan Qanun Jinayat sebagai wujud pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh memiliki konsekuensi sosial yang signifikan terhadap pola perilaku masyarakat, khususnya terkait peningkatan pernikahan dini. Qanun Jinayat yang mengatur sanksi terhadap perbuatan seperti khalwat, ikhtilath, zina bertujuan untuk menjaga moralitas dan ketertiban sosial. Namun, dalam praktiknya, qanun ini menimbulka n tekanan sosial dan psikologis bagi keluarga dan individu yang terlibat dalam pela…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN…

Ulfa Maghfirah

Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan fokus pada penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan perkotaan. Kehadiran PKL yang menggunakan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan sering kali menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan kenyamanan lingkungan. Meskipun Qanun ini telah merumuskan ketentuan dan sanksi secara tegas terkait pelanggaran pemanfaatan ruang…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI …

Junkeisal Manalu

Pentingnya kebijakan distribusi pupuk bersubsidi sebagai instrumen pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani kecil di Indonesia. Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Aceh Tenggara, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti kelangkaan pupuk, harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebij…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM MENANGANI BANJIR (…

Risky Nirwandi

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan banjir yang tinggi akibat curah hujan intens, pendangkalan sungai, serta perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan penanggulangan yang tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menangani banjir, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan. Pendekatan penelitian menggun…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS TATA RUANG KOTA BANDA ACEH (STUDI KASUS RELOKASI PASAR SIMPANG TUJUH…

Savira

ABSTRAK Pasar Lamgapang pasar yang direlokasi oleh Pemerintah Kota Aceh yang sebelumnya berada di Pasar Simpang Tujuh Ulee Kareng. Pasar tersebut direlokasi dikarenakan memberi banyak dampak negatif seperti macet, kumuh dan untuk menciptakan tata ruang kota yang baik. Akan tetapi, setelah pasarnya direlokasi hanya berjalan selama 6 bulan dan pedagang pun kembali ke pasar sebelumnya yaitu pasar Simpang Tujuh Ulee Kareng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

LEGAL SAFEGUARDS IN NUSANTARA’S FDI FRAMEWORK: AN ANALYSIS OF STABILIZATION…

INTAN MAULIDA

Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Nusantara mencerminkan ambisi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan pembangunan, yang membutuhkan suntikan modal besar dari investor domestik dan asing dalam kerangka hukum yang jelas. Meskipun ada peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah No. 12/2023 dan perubahannya Peraturan Pemerintah No. 29/2024, serta reformasi besar melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kesenjangan normatif tetap ada, terutama tidak…


    SERVICES DESK