KINERJA APARATUR PEMERINTAH GAMPONG DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KARTU KELUARGA…
ABSTRAK
NOVA KINERJA APARATUR PEMERINTAH GAMPONG
ZAHARA, DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KARTU
KELUARGA TERHADAP MASYARAKAT
(Suatu Penelitian Pada Sekretaris Desa Gampong Blang
Jambee Kecamatan Julok Aceh Timur).
2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah
Kuala (xii,50),pp.,bibl,app (Dr.Effendi Hasan, MA)
Kinerja Sekretaris Desa Gampong Blang Jambee masih kurang tepat dan
baik secara prosedur, kebijakan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa adalah
kebij…
IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN PIDIE
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kecamatan-kecamatan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pidie dan mengetahui interaksi antara kecamatan-kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan Kecamatan-kecamatan lain sebagai daerah sekeliling (hinterland). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data fasilitas ekonomi, fasilitas sosial dan fasilitas p…
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA OTONOMI KHUSUS, DAN BEL…
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (DOK), dan Belanja Modal terhadap
kemandirian keuangan daerah pada 72 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Aceh, Papua, dan Papua Barat selama periode 2018–2022. Menggunakan
pendekatan kuantitatif dan analisis regresi linier berganda terhadap data sekunder,
hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan keempat variabel berpengaruh
signifikan terhadap kemandirian keu…
TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI TERHADAP PROYEK PEMERINTAH (STUDI K…
Dalam pelaksanaan peeriaan konstruksi dituntut adanya tanggung jawab profesional dari pelaksana konstruksi. Mengenai tanggung jawab pelaksana konstruk si ditegaskan dalam Undang-Unang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 11 yang menyebutkan bahwa wujud tanggung jawab tersebut adalah dalam bentuk mekanisme penjaminan dan sanksi administratif. Dalam
kenyataan sering terjadi keterlambatan penyelesaian hasil pekerjaan konstruksi.
…