Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBERANGKATAN HAJI DAN…

Asyiffa

Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi tindak pidana penipuan khus…

DILEMA NETRALITAS: KETERLIBATAN KEPALA DESA DALAM POLITIK PRAKTIS PADA PILKAD…

SAED SHIRAZI ALFAIED

ABSTRAK Keterlibatan sejumlah kepala desa di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, pada pilkada Aceh 2024 dalam politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah melanggar prinsip netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk politik praktis yang dilakukan oleh kepala desa dalam pilkada Aceh 2024 dan mengidentifikasi faktor penyebab kepala desa sulit untuk bersikap netral d…

ANALISIS POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR ACEH TAHUN 2024

Jelita Hati Hasibuan

Negara yang menganut paham demokrasi menjadikan pemilihan umum sebagai standar dijadikannya sebuah demokrasi. Hal ini dikarenakan oleh dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat gambaran partisipasi dan aspirasi masyarakat. Indonesia sebagai negara majemuk terdiri dari banyak identitas, ras, suku dan budaya, memiliki problematika berupa isu politik identitas yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Salah satunya Provinsi Aceh yang merupakan provinsi dengan data BPS 2024 meny…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TRAVEL SECARA ONLINE M…

Kardam Mazini

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, penipuan menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang cukup dominan, dengan modus operandi yang terus berkembang dan memanfaatkan kelemahan masyarakat dalam bertransaksi secara digital. Pelaku umumnya menggunakan identitas palsu, akun fiktif, serta menawarkan harga yang tidak wajar untuk menarik korban. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini dilakukan dengan menerapkan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang peni…

TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN CEK/BILYET KOSONG (SUATU PENELITIAN DI WIL…

Aswangga Thariq Al Aziz

Tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek atau bilyet giro kosong sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya tindak pidana tersebut adalah adanya niat jahat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dengan menerbitkan cek tanpa dukungan dana yang cukup, yang diperkuat oleh tekanan ekonomi, penyalahg…

TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS MENGGANDAKAN UANG (SUATU PENELITIAN DI WI…

Medi Syahputra

Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Menggandakan Uang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,54),pp.,bibl., ABSTRAK Medi Syahputra, 2018 Ainal Hadi, S.H., M.Hum Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, m…

TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU (SUATU PENELITIAN D…

Arif Munandar L

ABSTRAK Arif Munandar L., TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN 2018 IDENTITAS PALSU (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh) (vi, 61) pp, bibl. (Mukhlis, S.H., M.Hum.) Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengge…

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (SUATU PEN…

ARDIVA ZULMI

Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V,60),pp.,bibl.,tabl.,app. ABSTRAK Ardiva Zulmi, 2019 Ainal Hadi, S.H., M.Hum Pasal 28 jo 45 ayat (1) UU Informasi Transaksi dan Elektronik menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sement…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WI…

MUHAMMAD RIFKI

ABSTRAK Muhammad Rifki, 2019 Nursiti, S.H, M.Hum. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 50,) pp.,app, tabl, bibl. Pasal 378 Bab XXV tentang Penipuan, buku ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,…

TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN CARA SUMBANGAN (SUATUPENELITIAN DI WILAYAH…

SALWA FITRIA

ABSTRAK SALWA FITRIA, 2019 TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN CARA SUMBANGAN (SuatuPenelitian di Wilayah Hukum di Kota Lhokseumawe) FakultasHukumUniversitasSyiah Kuala (v, 72) pp., bibl., tabl (Ida KeumalaJeumpa, S.H., M.H.) Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang …


    SERVICES DESK