Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS KESEGARAN MUTU IKAN CAKALANG (KATSUWONUS PELAMIS) DAN IKAN TUNA (THU…

RAMADANI FITRIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan tingkat kesegaran mutu organoleptik ikan cakalang (Katsuwonus pelamis) dan ikan tuna (Thunnus albacares) pada tahap penerimaan bahan baku di CV. Novira Abadi. Uji organoleptik merupakan metode penilaian kesegaran ikan yang praktis dan dapat diandalkan untuk menentukan kualitas bahan baku dalam industri pengolahan perikanan. Penelitian ini menggunakan metode uji organoleptik berdasarkan standar SNI 2729:2013 dengan enam parameter pe…

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PRODUKSI YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI IKAN CAKALANG (K…

Nanda Puspita Sari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produksi ikan cakalang (Katsuwonus pelamis) beku di CV. Novira Abadi, yang terletak di Banda Aceh. Faktor-faktor yang dianalisis meliputi modal, tenaga kerja, dan bahan baku. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel modal, ten…

KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI NELAYAN PENANGKAP KEPITING BAKAU DI KECAMATAN RANTAU…

Firdaus

Firdaus "Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Penangkap Kepiting bakau (Scylla serrata Forskal) Di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh timur" di bawah bimbingan bapak Ir. M. Nassir Hawy, M.S sebagai pembimbing utama dan bapak Ir. Kadir Zailani sebagai pembimbing kedua. Penelitian ini khusus mengangkat masalah keterkaitan antara keadaan bulan dan keadaan pasang surut (merupakan mitos) dengan perolehan hasil produksi dan pendapatan serta konsumsi pen…

TINGKAT KEPATUHAN NELAYAN TERHADAP PENGGUNA VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) DI…

Fajar Amal Nuri

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) adalah salah satu pelabuhan perikanan terbesar dan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap sektor perikanan tangkap di Aceh. Lokasi PPS berada di ujung Utara Sumatra memiliki daerah penangkapan ikan di selat malaka dan samudra hindia yang termasuk dalam WPPNRI-571 Dan WPPNRI-572. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu mengetahui presentase tingkat kepatuhan nelayan dalam penggunaan perangkat VMS yang berada di pangkalan PSDKP Lampulo. Menget…

TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN (SUATU PENELITI…

Muhammad Haris

ABSTRAK Muhammad Haris, 2017 Mahfud, S.H., LLM. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KA…

Ir. SULASNAWAN

ABSTRAK SULASNAWAN, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL IKAN ASING/ILLEGAL FISHING (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh)” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v, 82), pp., tabl., bibl. MUKHLIS, S.H., M.Hum. Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatur ancaman sanksi pidana bagi pelaku pencurian ikan …

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN KAPAL PENGANGKU…

Muhammad Faqih

Abstrak Muhammad Faqih, (2019) Tindak Pidana Pengangkutan Ikan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) (Suatu Penelitian di Satuan Polisi Perairan Polres Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 63) pp.,bibl.,tabl. M. Iqbal , S.H, M.H Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Setiap orang yang memi…

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DALAM PERSPEKTIF …

Sulasnawan

Negara Republik Indonesia sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya terdiri dari sekitar 17.504 pulau. Luas perairan laut mencapai 6.400.00 km2 Panjang garis pantainya 108.00 km2. Aceh merupakan daerah yang rawan terjadi praktek Illegal Fishing, dengan panjang garis pantai 2.666,27 km. sedangkan luas perairannya 295.370 km persegi. Potensi lestari diperkirakan mencapai 2721,7 ribu ton/tahun. Maka praktik Illegal Fishing yang dilakukan kapal…

PENERAPAN PIDANA SUBSIDAIR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TAN…

REZKY KURNIAWAN

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) menjelaskan Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Selanjutnya Di dalam Pasal 93 disebutkan setiap …

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (SUATU PENELI…

KARMINSYAH

ABSTRAK KARMINSYAH, 2023 TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala vi,52 (pp.,tabl.,bibl) Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan denga…


    SERVICES DESK