Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

SANKSI PERDATA DALAM PENEGAKAN HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH BIAYA PENDIDIKAN DAR…

MUAMMAR FAJARA

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu, pengadilan dapat menentukan agar ibu ikut menanggung biaya tersebut. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, setidaknya hingga anak dewasa (21 tahun). Namun, dalam pra…

TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA YAN…

Putri Safira

TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA YANG BELUM DIBAGI PASCA PERCERAIAN ABSTRAK Putri Safira * Novi Sriwahyuni Darmawan ** Berdasarkan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata *** Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018, setiap pelanggaran oleh PPAT harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan harta bersama pasca perceraian di …

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN D…

Nadiatul Rahma Wardah Ar

ABSTRAK NADIATUL RAHMA ABSTRAK EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 71), pp., bibl., tabl. WARDAH AR, 2025 Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan per…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIA…

Khumaira Zahara

Pasal 81 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istri, anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam masa Iddah. Dalam kasus cerai talak di Mahkamah Syar’iyah Sigli mengutip dari salah satu amarnya bahwa putusan tersebut memberikan izin kepada pihak suami (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah Sigli, namun dalam putusan a quo tersebut tidak mencantumkan hak-hak istri (termohon) …

PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HU…

Muhammad Zakirul Fuad

Penentuan besaran nafkah terhadap bekas suami disesuaikan sesuai kemampuan suami sebagimana Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2 sebagai penyempuranaan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara cerai talak (Pasal 8 angka (3) huruf (c) PERMA No. 3 tahun 2017) nafkah mut’ah dan iddah di bayarkan bersamaan ikrar talak ketika di ucapkan oleh Pemohon. Pada umumnya i…

IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (SUATU PENELITIAN…

Cut Firna Salsalia

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam menyatakan hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak pada setiap persidangan secara efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian. Mediasi di …

PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN D…

Pitriani

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Namun faktanya masih ada oranag tua di Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang tidak memenuhi hak nafkah anaknya pasca perceraian. Tujua…

PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN SIRI (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH…

Azaman Kifli

ABSTRAK AZAMAN KIFLI PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN (2023) SIRI (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Nagan Raya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 63), pp., bibl., tabl. (Syamsul Bahri, SHI., M.A.) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan (UUP). Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa…

ANALISIS CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA LHOKSEUMAWE)

MUHAMMAD HABIL MAALIKII

Pasal 1 Ulndang-Ulndang Pelrkawinan menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kenyataanya di kota Lhokseumawe pada saat ini ada 244 istri yang menggugat sulami. Tujuan pelnullisan ini adalah ulntulk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di kota Lhokseumawe dan pelrtimbangan hakim dalam memutus perk…

PERAN HAKIM DALAM MEMEDIASI KASUS PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IYAH DI KABUPAT…

RINA OKTAVA

Rina Oktava, 2023. Peran Hakim Dalam Memediasi Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Di Kabupaten Aceh Barat. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dengan dibantu oleh para mediator. Penelitian ini membahas tentang peran hakim dalam memediasi kasus perceraian di Mahkamah Syar’iyah di Kabupaten Aceh Barat. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) mengetahui upaya hakim mediasi dalam mengatasi kasus …


    SERVICES DESK