Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN JARIMAH MAISIR SECARA ONLINE DI KOTA BAN…

ARBAY ZIKRI

Pasal 18 ayat (1) Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 mengatur larangan terhadap jarimah maisir. Maisir adalah segala bentuk perjudian, termasuk kegiatan taruhan dan permainan untung-untungan yang dilarang syariat dan qanun, dan dalam praktik modern banyak berlangsung secara online melalui aplikasi dan situs perjudian.Secara normatif, regulasi telah memadai, tetapi dalam kenyataannya implementasi masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek teknologi dan koordinasi antar lembaga T…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLE…

Aura Maharani Wisesa

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan oleh ayah kandung merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi anak sebagai kelompok yang rentan. Tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, khususnya yang dilakukan oleh ayah kandung, memiliki dampak yang sangat serius terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial korban. Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban masih menghadapi berbagai ken…

POLITIK HUKUM DALAM KONSTRUKSI MODEL PEMBINAAN TERPIDANA JINAYAT DI ACEH

Amrullah

ABSTRAK Pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh melalui Qanun Aceh No. 12 tahun 2025 tentang perubahan Qanun No. 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menciptakan dualisme sistem hukum pidana khususnya di Provinsi Aceh dan belum diikuti oleh dualisme institusional pada fase eksekusi pasca putusan hakim mahkamah. Secara normatif, Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 13 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat seca…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ME…

Kevint Putra Marza

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi be…

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBER GROOMI…

ADE NANDA NOVITA

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah interaksi di ruang digital, namun juga memicu meningkatnya kejahatan siber seperti cyber grooming yang menjadikan anak sebagai korban eksploitasi seksual. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar perlindungan. Namun, praktik cyber grooming yang masih marak menunjukkan adanya kesenjangan ant…

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH YANG DILAKUKAN…

MELISA PANDU WINENDA

i ABSTRAK MELISA PANDU WINENDA, PENGHENTIAN PENYIDIKAN 2016 TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 52), pp., tabl., bibl, app. (NURHAFIFAH, S.H., M.Hum) Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa jika penyidik tidak menemukan cukup bukti atau suatu peristiwa terny…

PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEP…

Delvina Anggraini

Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) (iv,58),pp.,bibl.,tabl. ABSTRAK Delvina Anggraini, 2016 M.Iqbal, S.H., MH. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah uang dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahu…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA SABANG …

Nova Valentina Sihombing

Peredaran rokok ilegal di Kota Sabang merupakan tindak pidana di bidang cukai yang dapat menimbulkan kerugian negara, persaingan usaha yang tidak sehat, serta membahayakan kesehatan masyarakat. Hal tersebut diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan pasal 13 ayat (3) huruf c dan d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/Pmk.04/2022 Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai. Meski aturannya sudah ada, tapi kasus tindak pidana rokok ilegal tersebut masih …

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN TERHADAP ANAK (SUATU PENEL…

NURUL MARISA

Penelantaran terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada perkara penelantaran anak, maka proses penyidikan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selain itu penyidikan terhadap anak sebagai korban harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada proses penyidikan …

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAE…

NANDA ILHAM

ABSTRAK Nanda Ilham, 2018 Dr. Rizanizarli, S.H., M.H Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kend…


    SERVICES DESK