Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNAL PARTA…

Cut Putri Nadia

Penyelesaiannya perselisihan internal partai politik melalui Mahkamah Partai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 ayat (2) menyatakan “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”, masih menyisakan masalah berupa kekaburan dan ketidakpastian hukum,…

  • Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS DASAR PUTUSAN PENGADILAN

Yusnidar

ABSTRAK Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memastikan kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah, meningkatkan penguasaan tanah dengan cara yang lebih teratur, dan mengurangi sengketa yang mungkin terjadi di masyarakat. Namun, masih ada kasus di mana sertifikat hak milik dibatalkan, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 13/Pdt. G/2018/PN jth. Tujuan dari penelitian tesis ini ialah menganalisa dan menguraikan bagaimana …

PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

Muzakkir

PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ABSTRAK Muzakkir* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** Ditemukan berbagai kasus dalam bidang pertanahan, putusan pengadilan tidak membatalkan sertipikat hak atas tanah, akan tetapi hanya membatalkan catatan peralihan haknya dari sertipikat tersebut. Pada umumnya sertipikat tersebut tidak diserahkan oleh pihak yang kalah perkara ke Kantor Pertanahan, sehingga menyulitkan kantor Pertanahan dalam melakukan perubahan data …

KAJIAN YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Heri Haryanto

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menyatakan alasan dihentikan suatu penyidikan oleh Pihak Kepolisian Republik Indonesia. Alasan dihentikannya penyidikan dapat diketahui setelah melalui gelar perkara dan penghentian penyidikan juga dapat dilakukan setelah para pihak sepakat berdamai melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR). Namun, penghentian penyidikan yang dilakukan melalui gelar perkara tidak lagi membu…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 10/PID.SUS-T…

RIDEA OKTAVIA

Pengurangan vonis pidana Pinangki dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) tahun penjara dalam perkara tindak pidana korupsi menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat, sebab Pinangki selaku aparat penegak hukum terbukti melakukan tindak pidana korupsi (suap), tindak pidana pencucian uang, dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini akan menganalisis apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tepat dijadikan alasan untuk men…

PERAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMU…

Intan Barizah

Dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” Untuk memperoleh hak asuh anak, maka langkah yang harus ditempuh oleh pihak yang menginginkannya adalah dengan mengajukan tuntutan …

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR 30/PID.SUS/2023/P…

MARDHATILLAH

Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Jth merupakan perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan terdakwa berupa pemukulan yang mengakibatkan luka pada anak korban telah memenuhi unsur tindak pidana, namun pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dinilai relatif ringan sehingga belum sepenuhnya mence…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR 457/PDT/2023/PT SBY TENT…

Abdur Rafi Aqil

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya sengketa wanprestasi dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, sebagaimana tergambar dalam perkara jual beli dua unit bus yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi pembeli karena tidak diserahkannya dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 457/PDT/2023/PT Sby …

KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGA…

Riyan Auliyanda Safrizal

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat menegaskan bahwa, 1) Putusan peradilan Adat bersifat damai dan mengikat, 2). Putusan peradilan adat mengacu pada musyawarah dan mufakat”. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (selanjutnya disingkat SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/1/2012, menegaskan kembali bahwa putusan peradilan adat ber…

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGUBAH SANKSI PIDANA PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTIE

Furqan

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGUBAH SANKSI PIDANA PUTUSAN HAKIM JUDEX FACTIE Furqan Rizanizarli Eddy Purnama ABSTRAK Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi memiliki kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 dan KUHAP. Sebagai judex juris, Mahkamah Agung hanya berwenang menilai penerapan hukum oleh pengadilan tingkat fakta (judex factie), bukan menilai ulang fakta perkara. Pasal 253 KUHAP secara limitatif menetapkan alasan kasasi, yaitu kesalahan penerapan hukum, ke…


    SERVICES DESK