Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI HAK PERAWATAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI NARAPIDANA TINDAK PID…

Haunan Rafiqa Basith

ABSTRAK Haunan Rafiqa Basith, 2018 AINAL HADI, S.H., M.Hum. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Menyebutkan kan bahwa “Setiap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani”. Namun, pada kenyataannya Implementasi Hak Perawatan Kesehatan Rohani dan Jasmani Narapidana Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakata…

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH LEMBAGA PEMASYAR…

TEUKU SYAIKHY SYAHDHIWA

ABSTRAK TEUKU SYAIKHY SYAHDHIWA, 2025 PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, (vi,51) pp., bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Di dalam UU No. 35 Tahun 2009 mendefinisikan penyalahguna narkotika sebagai orang yang menggunakan tanpa hak dan menetapkan sistem pemidanaan ganda (pidana & rehabilitasi). Di dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur pembin…

PEMBINAAN NARAPIDANA JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA P…

RIANTI ADINDA PRICILIA

Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian serius adalah tindak pidana Pelecehan Seksual. Dalam hukum Indonesia, perbuatan ini melanggar norma kesusilaan dan moralitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana untuk menyesali perbuatannya. Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur sanksi berupa hukuman cambuk, denda, atau kur…

REMISI TERHADAP NARAPIDANA PENCURIAN (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAK…

Ika Putri Mauliazuarni

Hak Remisi yang diberikan bagi narapidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan berlandaskan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Namun, tidak semua narapidana pencurian memenuhi syarat dapat diusulkan hak remisi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan remisi bagi narapidana pencurian dan untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan …

ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH AKIBAT CO…

TEUKU IRFAN RIYADI

ABSTRAK TEUKU IRFAN RIYADI, (2021) ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH AKIBAT COVID-19 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 54) pp.,bibl.,tabl,app (Nurhafifah, S.H., M.Hum.) Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 disebutkan bahwa pem…

PEMENUHAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKAT KELAS II B …

Yusra Sesma Putri

ABSTRAK YUSRA SESMA PUTRI, 2019 PEMENUHAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MEULABOH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,75) pp.,bibl.,tabl. Ainal Hadi, S.H.,M.Hum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam (Pasal 14 huruf j) disebutkan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan hak Asimilasi. Tujuan Asimilasi adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan, agar dapat hidup …

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN P…

Khairunisa Magfirani

ABSTRAK KHAIRUNISA MAGFIRANI, (2022) PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIB SIGLI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii 65) pp.,bibl.,tabl. (Nurhafifah, S.H., M.Hum.) Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana tecantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana salah satu hak narapidana yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah…

PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (SUATU PENELITIAN DI…

T M. Rizqi Setiawan

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan pembinaan merupakan tujuan utama dalam menjalani masa hukuman. Dalam hal pembinaan terdapat penggolongan pembinaan. Hal ini mengacu kepada Pasal 12 ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu salah satu pembinaan berdasarkan jenis kejahatan. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh 12 warga binaan Lapas Kelas II Banda Aceh adalah Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk men…

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI LEMBA…

DEWI PRIHATIYANINGSIH

ABSTRAK DEWI PRIHATIYANINGSIH, PELAKSANAAN PEMBINAAN (2014) TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BANDA ACEH FakultasHukumUniversitasSyiah Kuala (v, 72) pp., bibl. TARMIZI, S.H., M.Hum. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana yang melakukan pelanggaran pada saat proses pembinaan di Lembaga Pemasyrakatan akan dikenakan sanksi yang keputusannya dapat diambil oleh Kepa…

pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan (Studi tentang kontrol dan reh…

muammar J.A

ABSTRAK Lembaga pemasyarakatan adalah suatu wadah yang dibentuk untuk membina dan merehabilitasi anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran hukum serta pelanggaran norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Keberadaan lembaga pemasyarakatan menjadi penting untuk mempersiapkan individu-individu yang direhabilitasi agar siap ketika selesai menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan serta mencegah individu tersebut untuk mengulangi lagi kesalahannya. Oleh karena itu dibutuh…


    SERVICES DESK