Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG DIBAWA OLEH IBUNYA SEBAGAI WARG…

AIDILLAH NATASYA

Dr. Nursiti, S.H., M. Hum. Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, berkewajiban memberikan perlindungan serta menjamin pemenuhan hak-hak anak yang dibawa oleh ibunya sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dalam kenyataannya pemenuhan hak-hak anak tersebut di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis…

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBER GROOMI…

ADE NANDA NOVITA

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah interaksi di ruang digital, namun juga memicu meningkatnya kejahatan siber seperti cyber grooming yang menjadikan anak sebagai korban eksploitasi seksual. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar perlindungan. Namun, praktik cyber grooming yang masih marak menunjukkan adanya kesenjangan ant…

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK ASUH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK OLEH RUMOH SEUJAHT…

AGUSMAINI

Hak anak diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, measyarakat, pemerintah, dan negara”. Namun pada kenyataannya, ada anak-anak yang tidak diasuh ole…

PEMENUHAN HAK ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN MENDAPATKAN KEGIATAN REKREASIONAL (S…

Arief Johansyah

Menurut Pasal 12 Huruf c Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Anak harus mendapatkan pendidikan,pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Anak binaan ditempatkan dalam Lembaga Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani masa pidananya. Namun, dalam kenyataannya pemenuhan hak rekreasional belum dipenuhi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan …

PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA DAN ANAK DALAM PELAKSANAAN ASIMILASI DAN INTE…

MUHAMMAD FADHIL PAHLEVI

Program asimilasi dan integrasi di rumah merupakan salah satu upaya hukum di tengah pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Hal ini disebabkan oleh terjadinya overcapacity terhadap Lapas yang saat ini pada tahap yang sangat memprihatinkan. Sehingga dalam konteks pencegahan dan penanggulangan covid-19 tidak mungkin dilaksanakan pembatasan sosial di lapas maupun Balai Pemasyarakatan (Bapas). Syarat umum pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Pasa…

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DALAM MENDAPATKAN PENDIDIKAN (SUATU PENELITIAN …

khairina putri

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan, hambatan dalam pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi segala hambatan dalam proses pemenuhan hak pendidikan terhadap narapidana anak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan sudah diupayakan agar setiap narapidana yang tidak bersekolah atau putus sekolah dan bers…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NOMOR 33/PID.SUS/2020/PN …

MUHAMMAD LUTHFI YANDI

Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn Rkbb, menetapkan Terdakwa Ferlin Herdiana binti (Alm) Fakhrudin, dipidana dengan Pasal 88 Jo. 67 I Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun berdasarkan penjelasan Saksi dan fakta persidangan seharusnya terdakwa dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 17 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana setiap orang yang melakukan perdaga…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI (SU…

NYAK INTAN NABILA

Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Selanjutnya Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang sanksi pelaku eksploitasi anak disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan …

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARTAPURA NOMOR 307/PID.B/2020/PN MTP T…

Rifki Subahansyah

Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 307/Pid.B/2020/Pn Mtp, menetapkan Terdakwa Firdi Irawan alias Iwan Tawing bin Lukman, dipidana dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dengan sanksi pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah satu miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Namun perbuatan terdakwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam tuntutan dan fakta persidangan seharu…

TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …

Bagas Novka Micola

ABSTRAK BAGAS NOVKA MICOLA, 2019 TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 69),pp.,bibl. M. Iqbal, S.H, M.H. Eksploitasi Seksual Anak adalah penggunaan atau pemanfaatan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan uang tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksual an…


    SERVICES DESK