Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PROVINSI ACEH DALAM MELAKUKAN PEMBINA…

RINA ZUDRIANA

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen yang berwewenang untuk mengatur, mengawasi, dan memeriksa jasa keuangan di seluruh provinsi Indonesia, termasuk provinsi Aceh yang menerapkan prinsip syari’ah terhadap lembaga keuangan syari’ah selanjutnya disebut LKS. Dalam prakteknya resiko kerugian dalam pembiayaan peryertaan modal (Musyaraakah) sering dilimpahkan ke nasabah dengan penambahan biaya finalti dan pelelangan an…

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN PADA …

Nadha Shirtivia Shesa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Pembiayaan Tanpa Agunan juga untuk melihat kendala serta upaya penyelesaian Pembiayaan Tanpa Agunan yang bermasalah pada PT Bank Permata Syariah Cabang Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil peneli…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA AKAD PERBANKAN SYARIAH YANG MENCANTUMKAN LAFAD…

Suvia Husnalita

Dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah, seluruh aktivitas produk serta lembaga keuangan berlandaskan syariat Islam. Demikian juga dengan Notaris yang mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta perbankan syariah dengan berpedoman pada Pasal 38 UUJN. Penambahan Basmallah yang dicantumkan notaris tersebut berdasarkan permintaan sebagian besar perbankan seperti Bank Syariah Indonesia, bank BTN Syariah dan lain-lain. Namun disebagian perbankan lainnya seperti ba…

PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI ANCAMAN PENGELABUAN DIGITAL ATAS PENGGUNAAN IN…

SRI ANDRIAN

PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI ANCAMAN PENGELABUAN DIGITAL ATAS PENGGUNAAN INTERNET BANKING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Undang-Undnag Perlindungan Konsumen dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih berlaku di Indonesia ditentukan tentang adanya akibat hukum batal demi hukum bagi bank yang mengalihkan seluruh tanggung jawabnya Disarankan kepada Pemerintah agar dapat membentuk peraturan PerundangUndangan yang mengatur secara khusus terkait …

WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL DI KOTA BANDA ACEH

Rahmadzi

ABSTRAK WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,58),pp,bibl,app (Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H.) Pasal 1320 KUHPerdata, dikatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Keterangan Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUHPerdata disebut sebagai unsur subjektif, dan Pasal 1320 ayat (3)…

PERTANGGUNGJAWABAN PERBANKAN DALAM HAL WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA SA…

Yastina Faradila

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka mengingkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu bentuk jasa perbankan lainnya yaitu safe deposit box, suatu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dimana bank menyewakan kotak…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK UNTUK MENJAMIN PIHAK PENGGUNA JASA KONSTR…

Auzan Qasthary

Tuntutan pemenuhan kewajiban klaim atas jaminan garansi bank harus dipenuhi oleh pihak bank apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pelaksana jasa konstruksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, namun penerbitan garansi jenis jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan konstruksi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan permasalahan atas tindakan bank sebagai penjamin saat klaim garansi bank. Penuli…

TINJAUAN TERHADAP PENGGUNAAN JAMINAN TAMBAHAN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT …

Ade Aprinanda Larasati


    SERVICES DESK