Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TE…

Faisal

PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TELAH PENSIUN Faisal* Iskandar A. Gani** Mahfud* ABSTRAK Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak untuk mendapatkan tunjangan hari tua dan hak-haknya yang lain sebagai PNS, menegenai hal ini diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan salah satu penyebab dari pemberhentian secara tidak horm…

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGAR…

Fariz Ichwan

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Fariz Ichwan Eddy Purnama Iskandar A.gani ABSTRAK Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberi kewenangan Ombudsman dalam penyelesaian ganti rugi untuk melaksanakan ajudikasi khusus, serta mengamanahkan mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur melalui Peraturan Presiden, maka daripada itu Ombudsman mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang proses ajudikasi khus…

PENERAPAN ATURAN HUKUM TERKAIT LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELAKUKAN…

RIKA ANGGUN TIARA

Dalam pasal 17a Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana dilarang untuk merangkap jabatan, namun ASN yang berperan pelaksana dalam menjalankan tugasnya masih banyak ditemukan rintangan-rintangan yang dihadapi. Salah satunya adalah maraknya rangkap jabatan yang ditemukan pada pemerintahan. Berdasarkan data yang ditemukan oleh Ombudsman, penyelenggara negara/pemerintahan yang merangkap jabatan sebagai seorang komisaris pada BUMN sebanyak 397 orang, serta 167 orang lainnya merangkap jabatan p…

IZIN PEMASANGAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI KOTA BANDA ACEH

Inda Sintia

ABSTRAK INDA SINTIA, IZIN PEMASANGAN ALA PEMBATAS 2017 KECEPATAN DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,68). pp.,bilb. (DR. Yanis Rinaldi S.H., M.Hum) Pembuatan alat pembatas kecepatan sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan mengenai aturan teknis tata cara pembuatannya. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak fenomena menunjukkan bahwa terdapat alat pembatas kecepatan di Kota Ban…

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL OLEH BADAN PELAKSANA JAMINAN SOSIAL (BPJS)…

Rizqi Alzamna

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945, negara wajib melaksanakan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, Selanjutnya dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelaksanaanya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyenggara Jaminan Sosial. Aturan tersebut menjadi dasar hukum bahwa seluruh tenaga kerja di Indonesia berhak menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Namun RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh memili…

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BEROPERAS…

Nur Hidayati

ABSTRAK NUR HIDAYATI, 2017 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BEROPERASI TANPA IZIN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 50) pp., bibl., tabl., (Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum.) Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pendirian perguruan tinggi swasta wajib memperoleh izin menteri. Dengan demikian maka setiap penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memperoleh izin menteri dala…

PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SISTEM JUDICIAL REVIEW DI…

Fahdli Zulfahmi N

Pengujian Undang-Undang merupakan kewenangan yang diberikan kepada lembaga peradilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi) untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan Konstitusi. Perkembangan sistem pengujian di berbagai negara pastilah berbeda antara satu dengan yang lain, meskipun tujuan dari sistem pengujian tetaplah sama yaitu sebagai the guardian dan the protector bagi rakyat di setiap negara. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk men…

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN…

M. ILHAM SAFANA

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

HUBUNGAN CONSCIENTIOUSNESS DENGAN CYBERLOAFING PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI …

Thaybatan. AR

ABSTRAK Conscientiusness adalah salah satu traits kepribadian yang berasal dari Big Five Personality yang dapat memengaruhi kinerja seseorang. Salah satu perilaku yang sering dilakukan seseorang saat bekerja adalah cyberloafing. Cyberloafing adalah perilaku pegawai yang menggunakan akses internet dengan fasilitas sejenis komputer, desktop, ponsel, tablet, dan perangkat lainnya pada saat bekerja untuk aktivitas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk m…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN TENAGA KONT…

Taufik

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN TENAGA KONTRAK PADA SEKRETARIAT DAERAH ACEH Taufik? Azhari?? Mahdi Syahbandir??? ABSTRAK Sistem jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, jaminan sosial ini diselenggarakan oleh sebuah badan publik yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut (BPJS) yang bertanggung jawa…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK