Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PEMENUHAN HAK TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA …
Melva Rosa
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Suatu Penelitian Di SATLANTAS Gayo Lues) (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) (v, 50), pp., tabl., bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum Pasal 240 Undang-UndangNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyatakan, bahwa hak korban kecelakaan lalu lintas yaitu mendapatkan pertolongan dan pengobatan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA FUNGSI JAL…
Hafas Novriansyah
ABSTRAK Hafas Novriansyah, 2017 Pasal 12 (1) jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan atau ruang milik jalan”, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan p…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN SUNTIK VITAMIN C DAN COLLAGEN (SUA…
CUT TIYA ASCASARI
ABSTRAK CUT TIYA ASCASARI, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN SUNTIK VITAMIN C DAN COLLAGEN (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 85) pp., tabl., bibl., app RISMAWATI, S.H.,M.Hum. Pasal 4 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas d…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KECANTIKAN YANG DIPERDAGANGKAN SECARA O…
NATASHA AMELIA
ABSTRAK NATASHA AMELIA, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KECANTIKAN YANG DIPERDAGANGKAN SECARA ONLINE TERKAIT DENGAN OBAT PELANGSING (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 69) pp., tabl., bibl, app. RISMAWATI, S.H.,M.Hum. Dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. …
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN …
Agustia Pratiwi
ABSTRAK Agustia Pratiwi, PERAN BALAI PEMASYARAKATAN 2017 DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 66). pp., tabl., bibl, app Tarmizi, SH., M.Hum Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa B…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PELANGGARAN TERHADAP QANUN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WAL…
Maulidin
ABSTRAK Maulidin, Pelanggaran Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 2017 Pajak Sarang Burung Walet (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 62), pp.,bilb.,app., Mahfud, S.H.,LL.M Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anak Burung Walet baik yang berada dalam habitat alami maupun d…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA YA…
Jopi Kum
ABSTRAK JOPI KUM, 2017 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) Di KABUPATEN MIMIKA (Suatu Penelitia di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas II Kota Timika) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (iv, 58) pp., tabl., bibl) (TARMIZI, S.H., M.H) Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tentang Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negar…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU (SUATU…
Aulia Arzia
ABSTRAK Aulia Arzia, 2017 Adi Hermansyah, S.H., M.H Pasal 114 ayat (2) Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN MASALAH- MASALAH SOSIAL DI GAMPONG SENTOS…
Zakiya Ulfah
ABSTRAK Skripsi ini berjudul : Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Sosial di Gampong Sentosa Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis peran Tuha Peut dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial masyarakat, serta mengetahui kendala dan hambatan yang sering muncul dalam penyelesaian masalah sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah “teori peran” dari Robert K. Merton. Dengan menggu…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN OLEH KANTOR CABAN…
Syafriman
ABSTRAK SYAFRIMAN, PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) OLEH 2016 KANTOR CABANG PT. SOCFIN INDONESIA (Suatu Penelitian di Kab. Nagan Raya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,63),pp.,bibl. RISMAWATI, S.H., M.Hum Pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa setiap penanaman modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan TJSLP. Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya