Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MINUMAN TUAK YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 6…

Ahmad Ari Sambo

ABSTRAK Ahmad Ari Sambo PENERAPAN HUKUM TERHADAP 2017 PENJUAL MINUMAN TUAK YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62)pp, bibl, tabl. Dr.Mohd Din,SH.,M.H. Minuman tuak termasuk kedalam khamar, yang dimaksud khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih, Pasal 16 Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/ menimbun, menjual atau memasuk…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAH GUNAAN APLIKASI STREAMING …

CUT SARAH NADIA

ABSTRAK CUT SARAH NADIA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP 2017 PELAKU PENYALAHGUNAAN APLIKASI STREAMING “BIGO LIVE” DALAM KONTEN PORNOGRAFI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V,58),pp.,bibl. (Mahfud, S.H., LLM.) Perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat belakangan ini, menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum adalah pemuatan uns…

DAMPAK PERALIHAN LAHAN PERTANIAN TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI (STU…

Heri Saputra

DAMPAK PERALIHAN LAHAN PERTANIAN TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI (Studi Terhadap Peralihan Lahan Sawah Menjadi Lahan Sawit Di Gampong Paya Laba. Kecamatan. Kluet Timur, Kabupaten, Aceh Selatan. Aceh. Indonesia) Perubahan sosial masyarakat terhadap peralihan mata pencarian terutama lahan pertanian mendapat sorotan penting dari pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memuat sanksi yang cukup berat.…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PREFERENSI ORANG TUA TERHADAP TAYANGAN EDUKATIF DI TELEVISI DALAM PENDAMPINGA…

Khairina

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Preferensi Orang Tua Terhadap Tayangan Edukatif di Televisi Dalam Pendampingan Anak MenontonTelevisi (Studi Terhadap Orang Tua di Gampong Lamteungoh Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi orang tua terhadap tayangan edukatif di televisi dalam pendampingan anak menonton televisi . Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori uses and gratification yang berasumsi bahwa pengguna me…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAJAR YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI DI …

HERNY OCTAVIANY

ABSTRAK Herny Octaviany, 2017 Tarmizi, S.H., M.Hum. Pasal 77 ayat (1) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi dan apabila melanggar maka berdasarkan Pasal 281 UULLAJ dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00. Namun dalam kenyatannya masih terjadi kasus mengemudikan ken…

YURIDIKSI POLITIS LEMBAGA WALI NANGGROE SEBAGAI LEMBAGA KEPEMIMPINAN ADAT IND…

Iezzati Qudratika

ABSTRAK IEZZATI QUDRATIKA, YURIDIKSI POLITIS LEMBAGA WALI 2017 NANGGROE SEBAGAI LEMBAGA KEPEMIMINAN ADAT INDEPENDEN GUNA MENGHINDARI DISORIENTASI KEKUASAAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (ix, 79), pp., bibl., app. (Ubaidullah, M.A) Qanun Lembaga Wali Nanggroe (LWN) merupakan sebuah produk hukum yang lahir pasca penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia. Serta merupakan derivasi …

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN MODEL KEKELUARGAAN DALAM PROSES PERADILAN TERHADAP ANAK YANG BERKON…

Ayu Novita Sari

ABSTRAK AYU NOVITA SARI 2017 PENERAPAN MODEL KEKELUARGAAN DALAM PROSES PERADILAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,64), pp.,tabl.,bibl (RIZALNIZARLI, SH., M.H.) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di sebutkan, bahwa dalam menangani perkara anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, P…

PROSEDUR PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA LANDING, COUNTER, AVIOBRIDGE DAN P…

KHALISAH ZULFAA ADILAH

Pajak penghasilan atas jasa Landing, Aviobridge, Counter, dan parking pesawat udara merupakan pajak penghasilan atas sewa yang telah disediakan oleh PT. Angkasa Pura II. PT.Garuda Indonesia (persero) Tbk Cabang Banda Aceh membayar sejumlah imbalan yang telah dipakai. Jumlah imbalan yang dibayarkan oleh pihak PT. Garuda Indonesia kepada PT. Angkasa pura II tersebut dipotong pajak terlebih dahulu yaitu PPh Pasal 23. Prosedur Pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan dengan cara…

ANALISIS KOMUNIKASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK STUD…

Akhrizal

ABSTRAK Komisi Informasi merupakan salah alternatif penyelesaian sengketa informasi di luar pengadilan. Dalam menangani kasus informasi publik, ada dua pihak yang akan disidangkan. Penerapan bentuk komunikasi yang tepat dianggap perlu untuk pencapaian tujuan akhir. Tentu saja membutuhkan komunikasi mediasi yang tepat agar mendapatkan hasil maksimal sebagaimana diharapkan. Oleh sebab itu maka dalam pembahasan ini, difokuskan pada dua rumusan masalah tentang implementasi komunikasi me…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TINJAUANTERHADAP PROSES PERKAWINAN MELALUI KANTOR URUSAN AGAMA (SUATU PENELIT…

NURUL FAJRI

ABSTRAK NURUL FAJRI, TINJAUAN TERHADAP PROSES PERKAWINAN 2017 MELALUI KANTOR URUSAN AGAMA (Suatu Penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 52) pp., bibl., tabl., app. (Muzakkir Abubakar, S.H.,S.U.) Proses perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu mengenai pelaksanaan tata cara dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sebuah perkawinan aka…


    SERVICES DESK