Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN BEWISJLAST) TERHADAP TINDAK PIDAN…

ALFATIH RIZKHA

ABSTRAK Alfatih Rizkha, 2021 PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN HET BEWIJSLAST) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 64), pp., tabl., bibl. Adi Hermansyah, S.H., M.H. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, khu…

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN BEWISJLAST) TERHADAP TINDAK PIDAN…

ALFATIH RIZKHA

ABSTRAK Alfatih Rizkha, 2021 PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN HET BEWIJSLAST) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 64), pp., tabl., bibl. Adi Hermansyah, S.H., M.H. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, khusu…

PENERAPAN ATURAN HUKUM TERKAIT LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELAKUKAN…

RIKA ANGGUN TIARA

Dalam pasal 17a Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana dilarang untuk merangkap jabatan, namun ASN yang berperan pelaksana dalam menjalankan tugasnya masih banyak ditemukan rintangan-rintangan yang dihadapi. Salah satunya adalah maraknya rangkap jabatan yang ditemukan pada pemerintahan. Berdasarkan data yang ditemukan oleh Ombudsman, penyelenggara negara/pemerintahan yang merangkap jabatan sebagai seorang komisaris pada BUMN sebanyak 397 orang, serta 167 orang lainnya merangkap jabatan p…

PENYALAHGUNAAN FASILITAS NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL DINAS DILUAR JAM …

Nur Aulia

THE MISSAPPROPRIATION OF GOVERMENT FACILITY IN USING OFFICIAL CAR OUSIDE THE WORK SHIFT. This research is based on Law No. 31 Year 1999 about Criminal Act of Corruption, every people with aims to take benefits of things to theirselves or in corporation, abuse the authority and chance and facility given to them cause of their positions which inflict a financial loss of the country or the economic of country, will be given a punishment for entire life jail, minimal One year and maximal …

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERBAIKAN (REPARASI) TAS DALAM HAL TERJADINY…

Firman Noor

ABSTRAK FIRMAN NOOR 2017 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERBAIKAN (REPARASI) TAS DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (vi, 62) pp., tabl., bibl. (SYAMSUL BAHRI, S.H.I, M.A.) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya s…

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA OLEH ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KO…

DAHRUL ICHSAN

ABSTRAK Darul Ichsan, 2017 Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00. Namun di Wila…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN YANG DILAK…

MUHAMMAD WAHYUDI

ABSTRAK Muhammad Wahyudi, 2017 Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang tentang Si…

PENERAPAN PENAHANAN TERHADAP TERPIDANA PERKARA JARIMAH MAISIR DAN KHALWAT (SU…

ZAKIA ULTARI G

ABSTRAK Zakia Ultari G., PENERAPAN PENAHANAN TERHADAP TERPIDANA 2018 PERKARA JARIMAH MAISIR DAN KHALWAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 60) pp., tabl., bibl., app. (Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum.) Pasal 30 ayat (2) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan tentang penahanan terhadap pelaksanaan ‘uqubat paling lama yaitu 5 hari. Aturan yang ditetapkan berdasarkan Qanu…

RASIONALISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH SESUAI DENGAN P…

RIZKI YULIANDA

ABSTRAK Yulianda, Rizki. 2017. Rasionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Sesuai Dengan Peran Dan Fungsinya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Drs. Amirullah, M. Si, (2) Erna Hayati, S.H, M. Hum Kata Kunci : Rasionalisasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Peran, Fungsi Penelitian ini membahas tentang “Rasionalisa…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENCALONAN KEPALA DAERAH YANG MEMILIKI HUTANG PADA NEGARA (SUATU PENELITIAN P…

Wawan Sahanda

ABSTRAK WAWAN SAHANDA 2017 PENCALONAN KEPALA DAERAH YANG MEMILIKI HUTANG PADA NEGARA (Suatu Penelitian pada Pilkada Serentak Aceh 2017) (iv, 51) pp, bibl. Zainal Abidin, S.H., M.Si Pasal 67 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 33 Qanun Aceh 12 Tahun 2016 bahwa calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menja…


    SERVICES DESK